Peminat BBM Subsidi Meningkat Sebabkan Antrean Panjang di Balikpapan dan Penajam Paser Utara

Kondisi antrean panjang kendaraan roda dua dan lebih, di SPBU Penajam sejak pagi hingga siang hari(MI/ERVAN MASBANJAR)

MENINGKATNYA fans Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Biosolar pasca kenaikan nilai BBM non subsidi, jadi penyebab terjadinya antrean panjang di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Kota Balikpapan dengan julukan kota Minyak dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Pantauan Media Indonesia, Kamis (16/7) di lapangan antrean terjadi nyaris di seluruh SPBU wilayah  Balikpapan nan tetap melayani BBM subsidi dari pemerintah seperti diantaranya, SPBU Jalan MT Haryono, depan Majesty, area karang anyar, dan SPBU Sepinggan. Sementara di wilayah PPU antrean panjang juga terjadi di SPBU Km 9 Nipah-Nipah, Penajam.

Salah seorang pengendara roda dua, Ary mengaku, sejak pagi hari antrean di SPBU Penajam sudah panjang, dirinya terpaksa ikut antrean lantaran hanya bisa mengisi BBM subsidi, sedangkan untuk membeli BBM non subsidi sekarang sudah tidak bisa lagi akibat kenaikan harga.

“Saya sekarang hanya bisa beli BBM subsidi untuk keperluan harian. Tapi anehnya BBM subsidi di PPU dijual bebas dengan nilai hingga Rp15 ribu per liter,” sebutnya.      

Senada denganya, Rahmat seorang pelaku ojek online di Balikpapan mengungkapkan kesulitan mendapatkan BBM subsidi seperti dulu, lantaran antrean semakin panjang akibat pengedar pengguna BBM non subsidi beranjak ke subsidi.

“Makin panjang mas, akibat sekarang banyak fans BBM bersubsidi nan tadinya tetap mengunakan BBM non subsidi, Hari ini saya belum tentu juga dapat BBM itu. Takutnya sudah lenyap duluan,” tukasnya.

Ia mengakui, memang banyak penjual BBM satuan tapi harganya mahal antara 14 ribu hingga 15 per liter alias per botolnya. Padahal nan mereka jual itu BBM subsidi.     

Terpisah Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin membenarkan, terjadinya antrean panjang di SPBU Penajam dan dia menduga terjadi praktik penyalahgunaan BBM subsidi nan diduga dilakukan oleh oknum pengetap alias mafia BBM, seperti penyalahgunaan barcode.

“Yang perlu diantisipasi dugaan penggunaan satu barcode secara bergantian untuk mengisi BBM subsidi pada kendaraan nan berbeda,” tuturnya.

Selain itu, tambahnya, lantaran posisi SPBU KM 9 Nipah-Nipah berada di jalur lintas antar provinsi, maka SPBU tidak hanya melayani masyarakat PPU tetapi juga kendaraan luar daerah. Akibatnya kuota BBM subsidi dialokasikan untuk PPU sigap habis, sementara kebutuhan masyarakat belum semua terpenuhi.

“Kami minta pengawasan terhadap pengedaran BBM bersubsidi diperketat, termasuk penertiban penjualan Pertalite satuan nan harganya melonjak jauh di atas nilai di SPBU ialah hingga Rp15 ribu per liter,” pintanya.

Waris menungkapkan, pemerintah kabupaten PPU berencana bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) melibatkan Polres PPU, TNI, dan Satpol PP guna melakukan pengawasan langsung penyaluran BBM subsidi di setiap SPBU. Harapannya, peralatan subsidi itu bisa tepat sasaran dan penyalurannya sesuai dengan aturan.

“Terkait dengan gerai pengecer BBM menjadi perhatian kami harapannya nilai jual tidak terlalu tinggi dari nilai resmi di SPBU. Normalnya di nomor Rp12 ribu per liter unik pertalite,” pungkasnya.