Pemkot Bontang Perkuat Digitalisasi Pajak dan Retribusi untuk Tekan Kebocoran PAD

Digitalisasi Pajak(Finway)

PEMERINTAH Kota Bontang terus mendorong digitalisasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, seluruh transaksi penerimaan sekarang diarahkan menggunakan sistem digital sehingga dapat tercatat secara langsung dalam kas daerah.

“Dengan digitalisasi, pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan tentunya mendukung tata kelola pemerintahan nan bersih. Semua transaksi penerimaan kas wilayah tercatat langsung oleh sistem, sehingga tidak ada celah kebocoran,” ujar Neni, Rabu (26/8).

Digitalisasi diterapkan pada sejumlah sektor, di antaranya pajak restoran, retribusi parkir, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemkot Bontang juga menyiapkan dasbor unik nan memungkinkan masyarakat memantau sekaligus melakukan pembayaran secara daring.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemkot Bontang turut menjalankan program Gebyar Pajak. Melalui program ini, wajib pajak nan alim berkesempatan mendapatkan hadiah. Sementara itu, bagi masyarakat nan mempunyai tunggakan, tersedia program potongan nilai dan pemutihan.

Meski sistem pembayaran dan pencatatan telah dilakukan secara digital, Neni mengakui tetap terdapat tantangan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat. Dua sektor nan dinilai mempunyai tingkat kepatuhan paling rendah ialah retribusi parkir tepi jalan dan PBB.

“Kebocoran dari sisi sistem penyetoran kas wilayah itu tidak ada lantaran sudah digital. Namun, tantangan utama terletak pada kepatuhan masyarakat nan tetap minim. Mindset alim pajak ini nan terus kita dorong,” jelasnya.

Selain meningkatkan digitalisasi, Pemkot Bontang juga bakal melakukan pembenahan tata kelola retribusi di sejumlah akomodasi umum, termasuk RSUD Bontang.

Di sisi lain, pemerintah wilayah terus mendorong percepatan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk transaksi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah tersebut diharapkan membikin seluruh transaksi shopping pemerintah tercatat secara digital dan semakin memperkuat transparansi pengelolaan finansial daerah. (RO/Z-2)