Pemkot Bontang Perkuat Sinergi TP2DD dan Digitalisasi Transaksi Daerah

Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur, menggelar High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis (23/7) pagi.(Dok Diskominfo Kota Bontang)

PEMERINTAH Kota Bontang, Kalimantan Timur, menggelar High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis (23/7) pagi. Kegiatan ini menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi penyelenggaraan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) semester I sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong transformasi digital.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa penguatan sinergi TP2DD merupakan langkah strategis untuk memastikan penemuan digital memberikan faedah nyata bagi masyarakat. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar penyediaan aplikasi alias perangkat pembayaran, melainkan upaya membangun tata kelola nan transparan.

"Melalui pertimbangan semester I ETPD ini, kita mau memastikan setiap penemuan digital menghadirkan pelayanan nan semakin mudah, transparan, serta bisa mengoptimalkan pendapatan wilayah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bontang," ujar Neni saat membuka aktivitas tersebut sebagaimana dilansir dari laman web PPID Kota Bontang.

Capaian Positif Transaksi Digital Semester I 2026

Pj Sekretaris Daerah Kota Bontang, Akhmad Suharto, melaporkan bahwa penerapan digitalisasi transaksi di Bontang terus menunjukkan tren positif sejak 2022. Berdasarkan info semester I 2026, realisasi transaksi digital pada sektor pajak dan retribusi telah mencapai nomor nan signifikan:

• Pajak Daerah: Transaksi digital mencapai 83,4 persen, sementara 9,4 persen tetap menggunakan sistem semi digital.
• Retribusi Daerah: Transaksi digital telah mencapai 95,3 persen, dengan sisa 4,7 persen dilakukan secara semi digital.

Terkait sasaran penerimaan, Pemkot Bontang memproyeksikan pendapatan dari pajak dan retribusi wilayah pada 2026 sebesar Rp355.730.725.625. Hingga akhir semester pertama, realisasi telah menyentuh nomor Rp182.462.519.475,93.

Manfaat Elektronifikasi dan Penguatan Kolaborasi

Wali Kota menjelaskan bahwa ETPD membawa faedah besar, mulai dari meminimalkan potensi kebocoran penerimaan, mempercepat proses pembayaran, hingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Namun, dia mengingatkan bahwa keberhasilan sistem ini sangat berjuntai pada komitmen berbareng antarperangkat daerah.

"Yang lebih krusial adalah membangun komitmen berbareng dan memastikan seluruh penemuan tersebut betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat," tegas Neni. Ia juga membujuk seluruh personil TP2DD untuk memperkuat kerjasama dengan Bank Indonesia, Bankaltimtara, lembaga vertikal, serta pelaku usaha.

Sebagai corak komitmen nyata, Wali Kota menyerahkan perangkat perangkat pembayaran digital secara simbolis kepada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu:

1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP).
2. Dinas Perhubungan.
3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim).

Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber ahli, ialah Pemimpin Divisi Funding dan Customer Management Bankaltimtara Pusat, Amuniantoyo, serta Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Setya Dodi Ermawan. Hadir pula jejeran asisten, staf ahli, serta kepala perangkat wilayah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. (RO/I-2)