Pengamat Minta Masyarakat Jangan Terpancing Konten Demo Agustus

Ilustrasi(Dok Istimewa)

BELAKANGAN ini banyak konten media sosial nan menyebarkan kembali video-video demonstrasi mahasiswa lama dengan sejumlah narasi provokatif, seperti "Demo sebesar ini enggak diliput media?"; "Demo chaos begini, media lokal pada bungkam"; alias "Demo rame di luar, tapi lenyap pemberitaan di media arus utama".

Tak hanya itu, sejumlah konten juga menonjolkan ketakutan terhadap demo besar alias kerusuhan di bulan Agustus. Analisis media sosial dari Monash University menemukan pola nan terorganisir dan nyaris mustahil penyebarannya dilakukan secara manual. 

Menanggapi itu, Direktur Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, memandang kejadian ini tidak bisa dipandang sebagai unggahan nan berdiri sendiri. Menurutnya, ketika narasi dengan tema nan sama muncul secara serentak di beragam platform, menggunakan perspektif pandang nan nyaris identik, maka patut diduga ada upaya membangun opini publik secara sistematis.

"Pola narasinya juga relatif sama, ialah mengangkat rumor ketimpangan, kemiskinan, dan kesulitan ekonomi, tetapi kemudian dibingkai secara manipulatif dengan mencampurkan disinformasi, fitnah, alias info nan dipotong dari konteksnya," kata Iwan, Rabu (5/8). 

Bila dicermati, kata Iwan, tujuan konten-konten tersebut bukan sekadar menyampaikan kritik, melainkan memancing kemarahan publik, membangun rasa frustrasi, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta lembaga negara.

"Ketika info sengaja direkayasa untuk membentuk kebencian, maka nan terjadi bukan lagi kontrol sosial, melainkan operasi propaganda nan berpotensi mengganggu stabilitas sosial," sambungnya. 

Bahkan, Iwan menilai beberapa pola komunikasi nan terlihat mempunyai kemiripan dengan prakondisi sebelum kerusuhan Agustus 2025 lalu, seperti masifnya penyebaran narasi nan emosional, penggunaan konten nan mudah viral, serta pemanfaatan isu-isu nan menyentuh keresahan masyarakat. 

Namun, menurutnya, tidak dapat disimpulkan bahwa kondisi saat ini pasti mengarah pada, alias merupakan bagian dari skenario nan sama dengan peristiwa Agustus 2025 tanpa adanya bukti nan kuat.

"Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa dalam beragam dinamika politik maupun sosial, eskalasi sering kali diawali oleh perang narasi di ruang digital. Pelajaran pentingnya adalah jangan sampai ruang digital dibiarkan menjadi arena penyebaran info nan tidak terverifikasi hingga memicu polarisasi dan bentrok di bumi nyata," terangnya. 

Oleh lantaran itu, Iwan menyarankan kepada pemerintah perlu merespons dengan cepat, transparan, dan berbasis data. Setiap info nan menyesatkan kudu segera diluruskan melalui komunikasi publik nan kredibel. 

"Penegakan norma terhadap penyebar hoaks, fitnah, alias hasutan nan melanggar norma juga kudu dilakukan secara ahli dan setara sesuai ketentuan nan berlaku," jelasnya.

Sementara itu, Iwan juga membujuk masyarakat untuk  tidak mudah terpancing oleh konten nan sengaja dirancang untuk membangkitkan emosi. Sebab, kita semua mempunyai tanggung jawab menjaga ruang publik agar tetap sehat.

"Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital. Sebelum membagikan suatu informasi, krusial untuk memeriksa sumber, konteks, dan kebenarannya," pungkasnya.