Pengamat Sebut Wacana Pergantian Kapolri Rugikan Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.(Antara)

ANALIS politik, hukum, dan rumor intelijen Boni Hargens menilai wacana pergantian Kapolri berisiko merugikan Presiden Prabowo Subianto jika dipaksakan dalam situasi politik nan sedang sensitif saat ini. Menurut Boni, momentum pergantian ketua Korps Bhayangkara pascapolemik kasus norma nan melibatkan mantan petinggi kejaksaan rawan dipelintir oleh golongan oposisi untuk membangun narasi nan mendiskreditkan pemerintah.

Ia mengingatkan, meski keputusan tersebut merupakan kewenangan prerogatif presiden dan sah secara hukum, setiap kebijakan pelaksana di Indonesia selalu diuji dari sisi tumbukan persepsi dan narasi publik.

"Kelompok oposisi dapat menyatakan bahwa pergantian Kapolri dilakukan lantaran Kapolri terlalu berani mengusut kasus korupsi nan melibatkan oknum dari Kejaksaan Agung. Sebuah narasi nan menghubungkan keputusan administratif dengan dugaan intervensi terhadap penegakan hukum," ujar Boni kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/8).

Boni menegaskan bahwa opini nan menyesatkan sekalipun dapat menjadi sangat efektif andaikan disebarkan pada momen nan pas dan menyasar segmen masyarakat nan mempunyai kecurigaan terhadap pemerintah.

Mengacu pada konsep butterfly effect (efek kupu-kupu), Boni menyarankan agar Presiden Prabowo menunda alias mengabaikan sementara buahpikiran pergantian Kapolri guna mencegah akibat reaksi berantai nan berpotensi menggoyahkan stabilitas politik.

"Saya tidak mengadvokasi penolakan permanen terhadap wacana pergantian Kapolri, melainkan menyarankan agar buahpikiran tersebut diabaikan sementara oleh presiden. Menunda bukan berfaedah lemah, melainkan corak kepintaran strategis nan mempertimbangkan ekosistem politik dan persepsi publik," jelas Boni.

Boni menekankan bahwa dua pihak nan paling rentan dirugikan oleh bergulirnya rumor pergantian Kapolri saat ini adalah Presiden Prabowo secara individual serta reputasi independensi lembaga penegak norma secara umum. Ia mengingatkan bahwa legalitas suatu tindakan tidak serta-merta menjadikannya bijak secara politik jika dieksekusi pada momen nan kurang tepat.

"Evaluasi tentang pergantian Kapolri bukan soal siapa nan layak menjabat, melainkan pengingat bahwa dalam politik, timing adalah segalanya. Keputusan nan tepat di waktu nan salah bisa menjadi bumerang," pungkasnya. (Faj/P-3)