Pengamat: Skema Sewa Mobil Dinas Tangsel Tambal Kebocoran APBD

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PENGAMAT Ekonomi dan Fiskal dari Universitas Airlangga (Unair), Bagas Pradana Wijaya menilai kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) nan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 19,95 miliar pada Tahun Anggaran 2026 untuk menyewa kendaraan dinas sebagai langkah strategis dalam menjaga kesehatan fiskal daerah. Ia mengatakan sistem peralihan dari pembelian aset menjadi pemanfaatan kegunaan ini dianggap efektif memotong potensi kebocoran anggaran jangka panjang dalam APBD. 

Ia menyatakan bahwa publik perlu memandang kebijakan ini dengan pendekatan Total Cost of Ownership (TCO) alias total biaya kepemilikan aset secara komprehensif, bukan sekadar terpaku pada nominal makro nan tercantum dalam arsip anggaran.

"Jika Pemkot Tangsel memaksakan diri membeli ratusan unit kendaraan baru, biaya nan keluar di awal memang terlihat sebagai investasi. Namun, dalam jangka panjang, ada gunung es finansial nan siap membebani APBD, mulai dari depresiasi nilai aset nan garang hingga membengkaknya biaya perawatan," ujar Bagas saat dihubungi, Senin (13/7/2026).

Bagas menjelaskan, secara teori akuntansi sektor publik, kendaraan operasional merupakan aset nan mengalami penyusutan nilai (depreciation cost) sangat tinggi, ialah mencapai 15 hingga 20 persen di tahun-tahun awal pemakaian. Selain itu, memasuki tahun keempat alias kelima, fase keemasan performa kendaraan dipastikan menurun drastis. Akibatnya, beban biaya perawatan (maintenance cost) dan penggantian suku cadang bakal melonjak secara eksponensial.

"Dengan memilih skema sewa, Pemkot Tangsel sebenarnya melakukan strategi risk transfer alias pengalihan akibat finansial kepada pihak ketiga. Urusan merosotnya nilai kitab aset, pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan, perpanjangan STNK, hingga premi asuransi All-Risk sepenuhnya menjadi beban komersial vendor pemenang tender," urai Bagas.

Lebih lanjut, Bagas menilai kelebihan utama dari skema ini adalah adanya klausul zero downtime. Jaminan ini memastikan mobilitas birokrasi dan pelayanan publik di Tangsel tidak bakal terganggu jika ada unit kendaraan nan rusak.

"Jika ada mobil dinas nan masuk bengkel untuk servis berkala alias mengalami hambatan teknis, vendor wajib menyediakan kendaraan pengganti (replacement car) nan setara pada hari nan sama. Ini efisiensi tak terlihat nan sangat mahal harganya bagi keahlian birokrasi," tambahnya.

Menanggapi adanya kenaikan anggaran sewa sebesar Rp 2,07 miliar dibandingkan tahun sebelumnya hingga menyentuh nomor Rp 19,95 miliar, master fiskal Unair ini menilai perubahan tersebut tetap dalam pemisah kerasionalan ekonomi nan sehat. Menurutnya, kenaikan itu sebanding dengan agunan kualitas jasa dan penyesuaian nilai pasar logistik saat ini.

"Kenaikan itu logis jika dikompensasikan dengan penguatan Service Level Agreement (SLA) nan ketat. Menyewa armada dalam kondisi nan selalu prima jauh lebih efisien daripada wilayah kudu mengalokasikan modal puluhan miliar untuk beli baru, nan ujung-ujungnya menyisakan masalah manajemen logistik dan lelang aset jejak nan rumit di masa depan," tegasnya.

Dari sisi akuntabilitas, Bagas mengingatkan bahwa pemanfaatan e-purchasing melalui e-catalogue LKPP, nan diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021, menjadi kunci utama penutupan celah kongkalikong alias mark-up harga.

Namun demikian, Bagas memberikan catatan kritis agar ketepatan sasaran kebijakan nan diambil Wali Kota Benyamin Davnie ini tetap dikawal ketat oleh internal auditor alias Inspektorat Kota Tangsel.

"SLA dalam perjanjian kerja sama kudu dikunci rapat dan diawasi secara berkala di lapangan. Pengawasan lembaga mengenai diperlukan agar kenaikan anggaran Rp 2,07 miliar ini betul-betul terkompensasi dengan performa vendor nan akuntabel," kata Bagas.

Secara umum, Bagas menyimpulkan bahwa pengadaan akomodasi operasional melalui skema sewa merupakan best practice tata kelola finansial nan modern.

"Langkah Pemkot Tangsel ini sudah berada di jalur nan betul demi mewujudkan struktur APBD nan ramping, sehat, dan konsentrasi pada shopping publik nan langsung menyentuh masyarakat," pungkasnya. (H-2)