Pengamat Soroti Gaya Komunikasi Pejabat yang Memicu Polemik

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas.(Dok. Antara)

DIREKTUR Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi jejeran pejabat dan tenaga mahir di lingkungan kepresidenan nan dinilai belum optimal dalam membangun komunikasi publik.

Fernando menilai pola komunikasi sebagian pejabat pemerintah dalam menanggapi kritik masyarakat condong melindungi dan berpotensi memperburuk persepsi publik terhadap pemerintah.

Ia secara unik menyoroti pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ulta Levenia Nababan, di media sosial. Pernyataan nan menyebut almamater Universitas Indonesia dengan istilah “daster kuning” saat menanggapi kritik mahasiswa tersebut dinilai kurang tepat.

“Betapa buruknya komunikasi nan dilakukan Ulta Levenia Nababan sehingga sangat merendahkan pihak nan menyampaikan kritik. Satu per satu para pembantu Prabowo Subianto seolah mempertontonkan kualitas mereka dalam merespons kritik. Namun, bukannya memperbaiki situasi, perihal tersebut justru semakin memperburuk keadaan dan membentuk persepsi negatif di tengah publik,” ujar Fernando dalam keterangan tertulis, Selasa (21/7).

Fernando mengingatkan bahwa pejabat dan tenaga mahir pemerintah menjalankan tugas dengan anggaran nan berasal dari duit negara. Oleh lantaran itu, kritik nan disampaikan masyarakat maupun mahasiswa semestinya ditanggapi secara terbuka, akuntabel, dan solutif.

Menurutnya, pemerintah perlu menghindari pola komunikasi nan bersuara menyerang alias merendahkan pihak nan menyampaikan kritik.

Fernando juga mendorong Presiden Prabowo untuk mengambil langkah evaluatif terhadap pejabat nan dinilai menerapkan komunikasi kontraproduktif, tanpa mempertimbangkan latar belakang politik maupun keterlibatan mereka dalam tim pemenangan pada pemilihan presiden sebelumnya.

“Prabowo kudu segera mengevaluasi para pembantunya nan membikin gambaran pemerintahannya semakin buruk. Tidak perlu ragu mengambil tindakan, meskipun mereka sebelumnya menjadi bagian dari tim pemenangan alias relawan pada pemilu lalu,” katanya.

Lebih lanjut, Fernando menilai kebiasaan merespons kritik secara melindungi dapat menimbulkan kejenuhan di tengah masyarakat. Apabila tidak disertai langkah korektif, pola komunikasi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Kesungguhan mereka dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dapat dipertanyakan andaikan kesan nan dibangun justru semakin negatif. Keputusan berada di tangan Presiden. Apabila mau memperbaiki persepsi publik, perlu dilakukan pertimbangan terhadap pihak-pihak nan komunikasinya menimbulkan polemik,” pungkas Fernando.