Pengembang Ungkap Susah Jualan Rumah Subsidi, Ada Apa?

1 hari yang lalu 8

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS) mengaku tengah dihadapkan tantangan nan semakin berat untuk merealisasikan program rumah subsidi. Daya beli masyarakat nan tengah melemah berakibat pada aktivitas penjualan rumah subsidi nan makin susah. Padahal nomor kekurangan alias backlog perumahan di Indonesia tetap tinggi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ASPRUMNAS, Muhammad Syawali menuturkan, ada beberapa tantangan dalam menuntaskan program rumah subsidi. Di antaranya adalah kondisi ekonomi nan menantang, suku kembang tinggi, pengguna terkendala catatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga seleksi KPR semakin ketat.

"Ya, itu ada betulnya. Kemudian banyak aspek penyebab kesulitan ya penjualan rumah FLPP, tetap banyak nan terdampak SLIK. Kemudian, sektor ekonomi memang nan agak berat juga, seleksi perbankan nan lebih ketat. Karena memang itu menjaga pencairan NPL (non performing loan) nan lebih rendah," ujar dia di sela aktivitas HUT ke-13 dan Rapat Kerja Nasional ASPRUMNAS di Auditorium Bidakara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Syawali menyebutkan, segelintir masyarakat juga belum sadar bakal pentingnya mempunyai rumah sendiri. Oleh karena itu, mereka tetap konsumtif untuk membeli produk nan bukan kebutuhan utama.

"Itu adalah kualitas pihak pengguna alias masyarakat nan memang satu, belum sadar bakal mempunyai rumah. Kemudian, tetap belum mempertahankan SLIK OJK-nya. Masih mau konsumtif produk lain lantaran mereka mungkin merokok, beli mobil, motor," ujar dia.

Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, alias sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR nan terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah nan dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah nan dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun support stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh developer perumahan subsidi nan mendapatkan akomodasi KPR FLPP, subsisdi selisih kembang dan support duit muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak tetap digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, bakal terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit. Foto: Muhammad Luthfi Rahman

Di samping itu, Syawali mengatakan, developer properti tengah menghadapi lonjakan nilai bahan baku bangunan. Meskipun nilai material gedung terus meningkat, rumah subsidi tetap dijual dengan nilai normal namalain tidak mengalami penyesuaian.

Padahal, lanjut dia, developer kudu menanggung biaya nan cukup mahal untuk membangun satu unit rumah subsidi. Terlebih, developer juga kudu tetap mempertahankan kualitas gedung sesuai standar nan telah ditentukan.

"Karena kan kita juga dituntut untuk memberikan kualitas gedung nan bagus, berkualitas, lingkungan nan asri ada pohon-pohonan, ada tanaman rumput penghijauan, drainase nan bagus, kemudian penerangan listrik, air dan semuanya itu kan kaitan dengan biaya nan kudu dikeluarkan, pengerasan jalan, itu akomodasi sosial, akomodasi umum kan kudu ada. Berat sih sebenarnya," jelas dia.

Walau demikian, Syawali menegaskan, pihaknya bakal terus berupaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal nan layak dan terjangkau. Tak ketinggalan, ASPRUMNAS memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak konsumtif, sehingga mereka bisa konsentrasi untuk menabung membeli rumah.

(wur)

Add