Pengunduran Diri Gubernur BI, Dominasi Fiskal, dan Premi Risiko

3 jam yang lalu 4

Muhammad Syarkawi Rauf. Foto/Dok SindoNews

Muhammad Syarkawi Rauf
Dosen FEB Unhas dan Ketua KPPU RI 2015–2018

PEREKONOMIAN nasional kembali memasuki fase ketidakpastian baru. Salah satu pemicunya adalah pengumuman pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pada Senin, 27 Juli 2026.

Pengumuman tersebut diikuti tekanan pada sejumlah parameter pasar keuangan. Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) melemah dari Rp17.973 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat, 24 Juli 2026, menjadi Rp18.088 per dolar AS pada Selasa, 28 Juli 2026. Atau rupiah melemah sekitar 0,64 persen dalam periode tersebut.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga turun. Setelah ditutup pada level 6.196,43 pada Jumat, 24 Juli 2026, IHSG berhujung pada 6.185,78 pada Senin, 27 Juli 2026, turun 10,65 poin alias 0,17 persen.

Pada awal perdagangan Selasa, 28 Juli 2026, IHSG sempat berada di sekitar level 6.197 nan merupakan posisi intraday. Posisi ini lebih rendah dibandingkan dengan penutupan pada Rabu, 22 Juli 2026, sebesar 6.334,48.

Sementara, spread credit default swap (CDS) Indonesia tenor lima tahun meningkat mencapai 94 pedoman points (bps) pada Senin, 27 Juli 2026. Pelebaran spread CDS menunjukkan bahwa penanammodal meminta kompensasi lebih tinggi akibat akibat angsuran nan meningkat.

Persepsi akibat perekonomian juga tercermin pada imbal hasil surat berbobot negara (SBN). Pada penutupan Senin, 27 Juli 2026, imbal hasil SBN tenor lima tahun berada pada 7,270 persen, naik 1 bps dibandingkan dengan hari perdagangan sebelumnya dan naik sekitar 4,6 bps dalam sepekan. Kenaikan imbal hasil diikuti penurunan nilai obligasi di pasar sekunder.

Isu Dominasi Fiskal

Pengunduran diri Gubernur BI dapat memperburuk kekhawatiran penanammodal domestik dan dunia terhadap independensi BI dan kemungkinan terjadinya kekuasaan fiskal. Fenomena kekuasaan fiskal terjadi ketika kebutuhan pembiayaan dan keberlanjutan fiskal membatasi, apalagi menyubordinasi kebijakan moneter. Dalam kondisi seperti ini, bank sentral menghadapi tekanan untuk menahan kenaikan suku kembang referensi (policy rate) meskipun ekspektasi inflasi tinggi alias nilai tukar terdepresiasi.

Kenaikan suku kembang acuan dapat meningkatkan biaya publikasi utang baru dan pembiayaan kembali utang nan jatuh tempo. Namun, kenaikan suku kembang tidak serta-merta mengubah kupon seluruh SBN berbunga tetap nan telah beredar. Dampak terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berjuntai pada struktur jatuh tempo utang, komposisi utang, kebutuhan publikasi utang baru, dan kondisi pasar.

Selengkapnya