Pengusaha Plastik Teriak-Takut Boncos, Ekonom Bongkar Data Mengejutkan

4 hari yang lalu 10

Jakarta, CNBC Indonesia - Impor produk plastik murah nan diduga dumping mulai menggerus daya saing produsen dalam negeri, terutama di tengah tingginya biaya daya dan belum adanya kepastian mengenai skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Keterlambatan kebijakan dalam penanganannya berpotensi memperburuk kondisi industri hulu lantaran kehilangan pasar dalam negeri dan semakin tertekan oleh persaingan harga.

"Kalau tidak segera diambil kebijakan, utilisasi di hulunya nan menjadi bermasalah. Nanti bisa turun jika tidak mendapatkan pasar ekspor. Untuk produk PET (Polietilen Tereftalat) dan PVC (Polivinil Klorida) akhirnya terpaksa diekspor dengan nilai nan marginnya mepet banget. Itu menggerus margin kita dan jika diterus-terusin bisa boncos," kata Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono kepada CNBC Indonesia, Jumat (17/7/2026).

Tekanan industri tidak hanya datang dari membanjirnya produk impor berbobot murah, tetapi juga dari biaya produksi nan tetap tinggi. Kondisi tersebut membikin pelaku upaya menilai perlindungan perdagangan perlu dipercepat agar industri lokal tetap bisa bersaing.

"Karena HGBT juga belum clear mau dapat berapa persennya. Kemudian dengan nilai gas nan non-HGBT sekitar US$13 per MMBTU, itu cukup mengganggu daya saing kita. Apakah perlu melakukan semacam anti-dumping untuk mengantisipasi itu, sekarang tetap kami hitung-hitungan, ujarnya.

Di sisi lain, struktur biaya produksi industri plastik juga membikin kenaikan nilai gas memberikan akibat nan cukup besar terhadap nilai jual produk. Biaya bahan baku tetap menjadi komponen terbesar, disusul daya dan utilitas.

"Di komponen nilai jual, sekitar 70% berasal dari bahan baku. Berikutnya daya listrik, kemudian utility. Nah utility dalam perihal ini gas menjadi komponen nan paling dominan. Kontribusinya terhadap nilai jual sekitar 5% sampai 10%. Jadi jika nilai gas mahal, porsinya bisa di atas 10% sehingga nilai produk kita menjadi lebih mahal dan tidak bisa bersaing. Sebaliknya jika nilai gas turun, porsinya bisa mendekati 5% sehingga daya tahan industri menjadi lebih baik," sebut Fajar.

Gempuran Barang China

Di saat sisi lain, derasnya arus peralatan impor murah dari China disebut menjadi salah satu penyebab melemahnya keahlian sektor ini dalam beberapa tahun terakhir. Diperparah munculnya indikasi praktik dumping dan meningkatnya dugaan impor ilegal.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan industri plastik menjadi salah satu sektor nan paling rentan terhadap tekanan tersebut.

"Apalagi dengan banjirnya impor murah dari China. Kalau kita memandang setelah pandemi, memang banyak kasus nan mengindikasikan adanya kecenderungan dumping dari China nan mempengaruhi banyak industri, termasuk industri tekstil dan produk tekstil," ujar Faisal kepada CNBC Indonesia, Jumat (17/7/2026).

Data perdagangan juga memperlihatkan tekanan terhadap industri plastik semakin besar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Posisi komoditas ini masuk dalam golongan produk nan paling banyak menghadapi dugaan impor terlarangan dari China berasas info perdagangan internasional.

"Kalau memandang info mirroring dari Trade Map, produk plastik dan peralatan dari plastik termasuk kategori nan menghadapi dugaan impor terlarangan dari China paling besar. nan paling banyak adalah mesin dan peralatan mekanik, kemudian besi baja, lampau perabot dan lampu, setelah itu plastik dan peralatan dari plastik. Kalau dibandingkan 2023 ke 2024, dugaan impor ilegalnya juga condong meningkat," kata Faisal.

Meningkatnya arus produk terlarangan dinilai tidak hanya mempersempit ruang mobilitas produsen lokal, tetapi juga memunculkan tekanan terhadap penerimaan negara. Perbedaan struktur biaya membikin pelaku upaya dalam negeri semakin susah mempertahankan daya saing ketika kudu berhadapan dengan produk nan masuk tanpa memenuhi tanggungjawab sebagaimana mestinya.

"Di satu sisi industri dalam negeri susah bersaing lantaran produk impor terlarangan pasti jauh lebih murah dan menggerus pangsa pasar mereka," cetusnya.

"Di sisi lain, produk impor terlarangan ini tidak bayar banyak tanggungjawab seperti tarif impor dan lainnya sehingga berpotensi, alias apalagi mungkin sudah, berakibat pada kerugian negara dari sisi penerimaan fiskal dan APBN. Kalau dilihat secara keseluruhan di beragam industri pada 2024, potensi impor terlarangan nan masuk ke Indonesia bisa mencapai US$4,1 miliar dengan potensi kerugian negara sekitar Rp65 triliun," ujar Faisal.

(dce)

Add