Penjelasan Lengkap Gubernur Donny Soal Universitas Republik Indonesia

Lembaga itu diberi nama, Universitas Republik Indonesia (URI) dan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK). Lembaga itu dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur URI nan baru dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (22/7/2026).

Usai dilantik Prabowo, Donny menjelaskan pembentukan lembaga tersebut merupakan bagian dari perhatian Prabowo terhadap pembangunan SDM, khususnya dalam menyiapkan calon-calon pemimpin Indonesia di masa depan.

"Pak Presiden sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan. Beliau mau mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan beberapa pendidikan nan sudah ada saat ini," kata Donny.

Rencananya ada 10 kampus milik negara bernama, Universitas Republik Indonesia, nan bakal dibangun. Selain itu, BPPK juga bakal mengintegrasikan sejumlah lembaga seperti Sekolah Unggulan Garuda, Universitas Republik Indonesia, hingga Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Donny menjelaskan, nantinya ada tiga lembaga nan menjadi kewenangan BPPK alias Gubernur URI, ialah Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara.

"Ini semua mengenai dengan pendidikan, pembinaan, dan penyiapan sumber daya manusia ke depan, baik untuk pemerintahan maupun BUMN," katanya.

Dia menjabarkan, LAN selama ini konsentrasi pada pembinaan aparatur sipil negara (ASN) juga bakal mendapat ekspansi mandat. Selain tetap mengembangkan kompetensi ASN, lembaga tersebut nantinya juga bertanggung jawab menyiapkan talenta untuk BUMN.

"Kalau selama ini melaksanakan pembinaan khususnya untuk ASN, nantinya bakal kita tambahkan juga untuk BUMN. Jadi penyiapan tenaga kerja untuk BUMN juga bakal dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara," jelasnya.

Sebagai bagian dari penerapan konsep tersebut, Donny mengungkapkan pemerintah telah memulai Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD). Program nan diluncurkan sekitar dua bulan lampau itu saat ini membina 399 pegawai baru BUMN agar mempunyai karakter kepemimpinan sekaligus keahlian manajerial nan dibutuhkan untuk memajukan Indonesia.

Menurut Donny, sistem pendidikan nan sedang dibangun bakal terintegrasi mulai dari jenjang sekolah menengah, perguruan tinggi, hingga penempatan lulusan di pemerintahan maupun BUMN.

Lebih lanjut, model kelembagaan ini mengangkat praktik nan telah diterapkan sejumlah negara, seperti Ecole Nationale d'Administration (ENA) alias nan dikenal Institut Nasional du Service Public (INSP).

Melalui BPPK, pemerintah berambisi dapat membangun ekosistem pembinaan talenta nasional nan berkesinambungan, mulai dari pendidikan karakter, penguatan kapabilitas intelektual, hingga keahlian kepemimpinan dan manajerial untuk menghasilkan pemimpin Indonesia pada masa mendatang.

Kantor URI alias BPPK nantinya bakal dibangun di wilayah Bogor Utara nan berada di Cikasungka area perkebunan PTPN, nan dialihfungsikan. Sedangkan saat ini URI dan BPPK bakal berkantor di instansi BP BUMN, Jalan Merdeka Selatan.

Donny juga mengatakan bahwa URI bakal bersinergi dengan dua kementerian lain di bagian pendidikan.

"Jadi saat ini nan melaksanakan, nan mengelola sekolah unggulan dan nan melaksanakan perguruan tinggi adalah di Kementerian Dikti. Nah kelak bakal kita kelola agar Kementerian Dikti juga bisa melaksanakan tugas fungsinya sesuai dengan ketentuannya," kata Donny.

Adapun Donny saat ini belum bisa membeberkan berapa anggaran nan dialokasikan untuk lembaga ini.

"Belum ada sedang kita susun. Kita sedang rinci. Kalau nan sekolah unggulan kan sudah ada di Kementerian Dikti ya, itu sudah teranggarkan nan sudah membangun empat sekolah unggulan itu sudah ada. Tapi kita sedang menyiapkan untuk akhir tahun ini dan juga untuk tahun depan," tuturnya.