'Perang' Raksasa Dirgantara Pecah, Boeing Kebakaran Jenggot ke Airbus

1 jam yang lalu 4

Jakarta, CNBC Indonesia - Raksasa dirgantara Boeing secara resmi meminta pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengintervensi paket pinjaman rekor senilai 3 miliar euro alias sekitar US$ 3,43 miliar (Rp 61,74 triliun) nan dikucurkan Uni Eropa (UE) kepada Airbus. Langkah tegas Boeing ini berpotensi memicu kembali ketegangan perdagangan korporasi penerbangan pasca-perpanjangan kesepakatan gencatan senjata tarif kedua belah pihak.

Mengutip laporan Reuters, permintaan intervensi militer upaya ini bergulir di tengah rencana Airbus untuk memulai pengembangan pesawat generasi baru pada tahun 2030 mendatang. Boeing mengkhawatirkan kucuran biaya raksasa dari Bank Investasi Eropa (EIB) tersebut bakal dimanfaatkan oleh sang rival utama untuk memicu gelombang persaingan baru nan tidak setara di pasar penerbangan global.

"Kami tidak dapat menerima situasi di mana perusahaan tidak kudu beraksi di bawah sistem berbasis pasar, di mana Boeing kudu beraksi dan bersaing melawan Airbus nan mendapatkan pinjaman tidak adil," tegas Perwakilan Perdagangan AS (USTR) Jamieson Greer merespons laporan Boeing, dikutip Rabu (22/7/2026).

Perselisihan ini menghidupkan kembali nostalgia bentrok jual beli selama 17 tahun di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai klaim subsidi terlarangan pesawat jet nan sempat memicu tindakan saling balas tarif imbalan. Kedua belah pihak sebelumnya menyepakati gencatan senjata lima tahun pada 2021 nan dijadwalkan berhujung pada 6 Juli, sebelum akhirnya sepakat untuk memperpanjang jarak perang tarif tersebut secara tak terbatas.

Awal Kecurigaan

Dalam surat resminya kepada USTR Jamieson Greer, Boeing mengaku terkejut atas pengumuman EIB-lembaga pemberi pinjaman resmi UE-yang menyetujui komitmen pinjaman korporasi terbesar sepanjang sejarahnya untuk Airbus. Boeing mendesak USTR untuk meminta rincian kalkulasi penuh atas syarat-syarat pinjaman tersebut guna memastikan kesesuaian dengan kesepakatan tenteram 2021 nan menuntut proses terbuka dan transparan.

Kekecewaan Boeing kian memuncak mengingat pencairan tahap pertama senilai 1 miliar euro dilakukan hanya empat hari setelah Uni Eropa mengesahkan keputusan untuk memperpanjang kesepakatan gencatan senjata tarif. Jamieson Greer mengonfirmasi bahwa pihak USTR saat ini tengah meneliti perincian pinjaman tersebut "secara sangat cermat" dan telah membawanya ke tingkat obrolan berbareng pejabat Uni Eropa.

"Minimal, timing dari pinjaman ini sangat mengejutkan," tulis pihak Boeing dalam surat resminya kepada pemerintah AS.

Merespons tuduhan tersebut, pihak EIB membantah memberikan perlakuan unik alias support tidak wajar kepada produsen pesawat asal Eropa tersebut. EIB menegaskan bahwa akomodasi biaya tersebut merupakan pinjaman komersial biasa nan dikenakan kembang standar sementara Chief Financial Officer (CFO) Airbus Thomas Toepfer turut menegaskan bahwa pinjaman tersebut diambil "sepenuhnya pada tingkat nilai pasar".

Pesawat Baru Airbus 'eAction'

Kekhawatiran utama Boeing terfokus pada pernyataan EIB nan menyebut bahwa paket pinjaman raksasa tersebut dialokasikan untuk mendukung investasi jangka panjang Airbus hingga tahun 2030. Tenggat tahun tersebut bertepatan dengan rencana CEO Airbus Guillaume Faury nan bermaksud memulai pengembangan pesawat penerus seri A320neo di bawah kode proyek internal berjudul "eAction".

Boeing menilai keberadaan biaya segar tersebut bakal memberikan untung tidak seimbang bagi Airbus saat memulai debut pesawat baru. Di mana Boeing sendiri menilai kondisi pasar saat ini belum ideal untuk meluncurkan jet generasi teranyar.

"Waktu pinjaman signifikan ini juga bertepatan dengan pernyataan ketua Airbus nan secara terbuka berkomitmen pada tanggal peluncuran pesawat baru, nan semakin menimbulkan pertanyaan tentang besaran dan tujuan paket support ekonomi berhistoris ini," tegas Boeing dalam suratnya.

Meskipun dinamika "duopoli" pasar pesawat dunia kembali memanas, sejumlah sumber menyebut bahwa pemerintahan AS dan UE pada dasarnya telah mengesampingkan sengketa lama di WTO untuk sementara waktu. Pemerintah AS sendiri mengindikasikan keengganan untuk kembali menggunakan instrumen norma WTO, meski Presiden AS baru-baru ini tetap menyerukan pembicaraan unik dengan mitra jual beli untuk membahas akibat impor pesawat asing.

(tps/sef)

Add