Perencanaan Kurang Baik, DPRD Kritisi Seringnya Pergeseran dan Perubahan APBD Jabar

Rapat paripurna DPRD Jawa Barat, di Bandung, Selasa (14/7).(MI/BAYU ANGGORO)

DPRD Jawa Barat menyoroti kurang baiknya perencanaam APBD Provinsi Jawa Barat di era kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.

Hal itu disampaikan personil Badan Anggaran DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, dalam sidang paripurna nan beragendakan penyetujuan raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (P2) APBD Tahun Anggaran 2025, di Bandung, Selasa (14/7).

Dalam paparannya, dia menyayangkan banyaknya pergeseran dan perubahan APBD nan terjadi secara beruntun. Ada delapan kali pergeseran serta lima kali perubahan APBD sepanjang 2025 nan dinilai sebagai parameter lemahnya kualitas perencanaan pemerintah daerah.

"Hal ini menunjukkan program aktivitas di periode sebelumnya tidak berkesinambungan. Sangat disayangkan, di tahun 2026 pun tetap terjadi tujuh kali pergeseran. Banggar memandang perencanaan tidak disiapkan dengan baik," kata Daddy.

Ia menjelaskan, meskipun kondisi transisi pergantian kepala wilayah serta adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menjadi salah satu aspek pemicu, pemerintah wilayah semestinya tidak serta-merta mengabaikan kondisi finansial provinsi. Akibat kebijakan nan sering bergeser dari perencanaan semula tersebut, kondisi fiskal wilayah pun tergerus hingga menyebabkan minimnya finansial Provinsi Jawa Barat pada 2025 nan berakibat signifikan terhadap APBD 2026.

"Rusaknya fiskal dan krisis likuiditas 2025 sangat berakibat terhadap APBD 2026. Output, outcome, dan pengaruh tujuan nan mau dicapai, baik di RKPD maupun RPJMD, berpotensi melenceng," tegasnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti adanya tunda bayar senilai Rp600 miliar nan menjadi pertama dalam sejarah APBD Jawa Barat. Situasi ini, kontradiktif dengan raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) nan sukses dipertahankan selama 15 kali berturut-turut.

TARGET PAD TERLALU BESAR

Tak hanya itu, Daddy juga mengkritisi penetapan sasaran pendapatan original wilayah (PAD) nan dinilai terlalu besar. Asumsi kenaikan PAD sebesar Rp1 triliun pada 2025 tidak sesuai lantaran faktanya justru ambruk sebesar Rp1,2 triliun.

"Target pendapatan 2025 memang terlalu optimistis. Ternyata perihal itu pada akhirnya menjadi masalah. Jadi, penetapan sasaran pendapatan ke depan kudu optimistis terukur," katanya.

Maka dari itu, kata Daddy, Banggar DPRD Jabar mendesak Bappeda untuk mengubah paradigma dalam sektor pendapatan dengan menggali potensi lebih maksimal, baik dari aset nan dipisahkan, aset idle, maupun CSR. Selain itu, temuan berulang seperti alokasi biaya BOS dan kelebihan bayar proyek bentuk kudu segera diperbaiki melalui upaya pembinaan nan nyata oleh Pemprov Jabar.

"Ke depan, badan anggaran (DPRD Jabar) bakal lebih jeli untuk memandang perencanaan secara realistis antara pendapatan, kemauan belanja, dan pembiayaan," katanya.