Pertama dalam Sejarah, Wali Kota Cuti Melahirkan-Jadi Kontroversi

1 hari yang lalu 4

Jakarta, CNBC Indonesia - Wali Kota Yawata, Jepang, Shoko Kawata, resmi mencetak sejarah sebagai wali kota petahana pertama di negara itu nan mengambil libur melahirkan. Keputusan nan mulai bertindak pada Senin tersebut memicu perdebatan di Jepang, mulai dari support atas kewenangan wanita hingga kritik mengenai status dan penghasilan kepala wilayah selama menjalani cuti.

"Saya sendiri sangat terkejut mengetahui bahwa saya adalah wali kota pertama nan mengambil libur melahirkan. Hal itu membikin saya menyadari bahwa sampai sekarang belum banyak wanita muda, alias wanita pada umumnya, nan menjadi wali kota," kata Kawata, seperti dikutip Reuters, Senin (20/7/2026).

Kawata, nan memimpin Kota Yawata di Jepang bagian barat dengan populasi sekitar 69.000 jiwa, telah berencana membangun family sejak terpilih sebagai wali kota wanita termuda di Jepang pada 2023 dalam usia 33 tahun.

Namun, tidak seperti pegawai pemerintah kota nan berkuasa atas libur melahirkan selama 16 minggu, tidak ada patokan unik nan mengatur libur bagi seorang wali kota. Karena itu, dia kudu menyusun sistem cutinya sendiri.

Menjelang masa cuti, Kawata tetap menjalankan agenda publik. Salah satu aktivitas terakhirnya adalah mengikuti prosesi Festival Taiko di Yawata pada Jumat. Berbeda dari tradisi nan mengharuskan wali kota mengangkat mikoshi alias kuil Shinto portabel, Kawata nan tengah mengandung tua hanya melangkah mengikuti iring-iringan di belakangnya.

Menurut Kawata, Jepang tetap memerlukan reformasi besar dalam menciptakan lingkungan kerja nan lebih ramah bagi perempuan, terutama bagi mereka nan menduduki posisi kepemimpinan. Ia menilai langkah tersebut krusial untuk mengatasi krisis demografi akibat rendahnya nomor kelahiran.

"Orang-orang berbincang tentang kesetaraan kelamin dan reformasi style kerja, tetapi kita perlu membangun masyarakat di mana orang-orang, di semua profesi, termasuk mereka nan berada dalam peran kepemimpinan, tidak ragu untuk mempunyai anak. Jika tidak, saya percaya penurunan populasi nan berkepanjangan akibat penurunan nomor kelahiran, serta dampaknya terhadap ekonomi, tidak dapat dihindari," ujar Kawata.

Meski mendapat support luas dari penduduk dan rekan-rekannya di pemerintahan, Kawata mengaku kecewa dengan gelombang kritik di media sosial nan muncul setelah pemberitaan mengenai cutinya menjadi sorotan internasional. Bayinya diperkirakan lahir pada September mendatang.

"Orang-orang nan sebelumnya tidak mengenal saya hanya mengetahui saya dari pemberitaan tentang libur melahirkan. Beberapa mengkritik saya secara daring dengan mengatakan saya tidak bekerja dan hanya menjabat untuk mengambil cuti. Itu sangat mengecewakan," katanya.

Sebagian besar penduduk Yawata nan diwawancarai mendukung keputusan tersebut. Namun, sebagian lainnya mempertanyakan kebijakan nan memungkinkan Kawata tetap menerima penghasilan penuh selama menjalani libur melahirkan.

"Saya seorang wanita dan juga pernah melahirkan. Menurut saya, sebagai kewenangan perempuan, dia memang kudu bisa mengambil libur melahirkan. Namun, soal gaji, saya tidak setuju jika dia tetap menerima 100% penghasilan selama cuti," ujar penduduk Yawata, Chie Fujita.

Perdebatan ini kembali menyoroti rumor kesenjangan kelamin di Jepang. Meski negara tersebut baru mempunyai perdana menteri wanita pertama tahun lalu, representasi wanita dalam politik tetap tergolong rendah.

Dalam laporan terbaru World Economic Forum, Jepang menempati ranking ke-118 dari 148 negara dalam Indeks Kesenjangan Gender, sementara untuk parameter pemberdayaan politik berada di posisi ke-125.

(tfa/luc)

Add