Pimpinan MPR Ungkap Harga Asli Pertalite dan Solar, Ternyata Segini..

1 jam yang lalu 3

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebut nilai bahan bakar minyak (BBM) nan disubsidi pemerintah jauh lebih murah jika dibandingkan dengan nilai aslinya di pasaran. Diantara nan disubsidi oleh pemerintah adalah Jenis BBM Khusus Penugasa (JBKP) RON 90 alias Pertalite dan juga Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi.

Eddy menyebut perihal itu juga nan membikin beban nan ditanggung negara melalui APBN menjadi lebih berat. Mengingat kesenjangan nilai antara nan dijual dalam negeri dengan nilai aslinya ditanggung melalui APBN.

Dalam catatannya, nilai original BBM Pertalite mencapai Rp 16.100 per liter, namun dijual di dalam negeri Rp 10.000 per liter. Sedangkan untuk jenis Solar Subsidi mempunyai nilai original Rp 12.000-an per liter, namun dijual dalam negeri sebesar Rp 6.800 per liter.

"Hari ini kita subsidi, Biosolar kita harganya jika Ibu Bapak beli, Biosolar Rp 6.800. Berapa nilai produksinya? Rp 12.000 keekonomiannya. Kita beli Pertalite Rp 10.000, dimanapun Rp 10.000. Berapa nilai keekonomiannya? Rp 16.100," katanya dalam aktivitas Coffee Morning CNBC Indonesia, Kamis (23/7/2026).

Ketergantungan pasokan daya terhadap impor menjadi pemicu utama kerentanan daya Indonesia, mengingat kebutuhan BBM nasional mencapai 1,6 juta barel per hari (bph) namun produksi hanya sekitar 600 ribu bph.

Eddy menegaskan bahwa kondisi tersebut membawa tekanan terhadap fiskal lantaran pemerintah kudu mengeluarkan lebih banyak duit untuk membeli bahan baku impor.

"Hari ini dari segi ketahanan energi, kita tetap menggantungkan angan pada impor. Untuk menggerakkan mobilitas ekonomi kita secara keseluruhan. Ini kemudian membawa tekanan kepada fiskal kita," tuturnya.

Selain BBM, nilai jual Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) nan disubsidi pemerintah juga disebut mempunyai tanggungan subsidi nan sangat besar dalam setiap tabungnya.

Eddy membeberkan bahwa nilai keekonomian gas melon tersebut mencapai lebih dari dua kali lipat dari nilai nan dibayarkan oleh masyarakat saat ini, ialah mencapai Rp 56.000 per tabung. Sedangkan nan dijual ke masyarakat setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi Rp 20.000-Rp 21.000 per tabung.

"LPG 3 kg, Ibu Bapak, harganya kurang lebih Rp 20.000-Rp 21.000. Keekonomiannya Rp 56.000. Jadi dalam satu tabung LPG 3 kg ada subsidi pemerintah Rp 36.000. Kita kebutuhannya (LPG) adalah 8 juta ton per tahun. 80% impor," jelasnya.

Besarnya subsidi tersebut dinilai menjadi tantangan lantaran distribusinya dianggap belum tepat sasaran. Berdasarkan info Dewan Energi Nasional (DEN) nan dikutip Eddy, sebagian besar subsidi daya tidak dinikmati oleh golongan nan betul-betul membutuhkan, sehingga diperlukan langkah perbaikan info penerima.

"Menurut Dewan Energi Nasional, 63% subsidi daya kita salah sasaran," kata Eddy.

Oleh lantaran itu, dia menilai pemanfaatan daya terbarukan dan program dekarbonisasi menjadi kunci agar Indonesia bisa mengurangi beban impor di masa depan.

"Jadi transisi daya nan kita lakukan saat ini adalah bagian dari commitment kita untuk melakukan dekarbonisasi tersebut. Dan menurut saya hari ini sasaran dekarbonisasi melalui transisi daya tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi seluruh dunia," tandasnya.

(pgr/pgr)

Add