Polisi Tegaskan Penundaan Transaksi Rekening AMPB hanya 5 Hari Kerja

Ilustrasi.(Magnific)

KABID Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto memberikan penjelasan mengenai langkah norma terhadap rekening nan digunakan untuk menghimpun biaya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Ia menyebut bahwa penyelenggaraan penundaan transaksi tersebut berjalan selama lima hari kerja.

Budi menegaskan bahwa masyarakat perlu membedakan antara tindakan pemblokiran, penyitaan, dan penundaan transaksi. Selama proses ini berjalan, biaya nan ada di dalam rekening tersebut dipastikan tetap aman.

"Perlu kami luruskan kepada penduduk masyarakat, selama penyelenggaraan penundaan transaksi, rekening nan berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita," ujar Budi di Jakarta, Senin (24/8/2026).

Ia menjamin jumlah nominal duit tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah masa penyelidikan penundaan transaksi selama lima hari kerja selesai, akses transaksi bakal dikembalikan sepenuhnya kepada pemilik rekening.

Dasar Hukum UU P2SK

Budi menjelaskan bahwa tindakan penundaan transaksi ini merujuk pada Pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam izin tersebut, diatur bahwa penghimpunan biaya masyarakat wajib menggunakan izin badan upaya resmi dan tidak boleh dilakukan oleh perorangan.

Saat ini, tim penyelidik tengah mengirimkan surat penjelasan untuk mendalami tujuan dari penggalangan biaya tersebut. Pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Sosial.

"Penyelidik sedang mengirimkan penjelasan untuk bisa ditindaklanjuti penggalangan tersebut tujuannya untuk apa," tambahnya.

Potensi Tindak Pidana

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa jika dalam proses penyelidikan tidak ditemukan unsur tindak pidana, otoritas bank bakal secara otomatis membuka kembali akses transaksi. Namun, kepolisian bakal melakukan pengusutan lebih lanjut jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

Beberapa poin nan menjadi perhatian interogator antara lain adanya aliran biaya nan bermaksud mengganggu keamanan Jakarta, serta potensi keterkaitan dengan aktivitas terlarangan lainnya.

"Kemudian ada lagi rekening-rekening itu masuk dari, minta maaf dalam tanda kutip, gambling online ataupun aliran narkoba, ini kan juga kudu kita lihat," pungkasnya. (Ant/I-2)