Potret Warga Lanjutkan Demo Besar-besaran, Presiden Putuskan Mundur

Ribuan demonstran kembali turun ke jalan di Kota Kraljevo, Serbia, pada Minggu (29/6/2026), untuk mempertahankan tekanan terhadap Presiden Aleksandar Vučić. Aksi tersebut berjalan sehari setelah Vučić menyatakan bakal mengundurkan diri dalam beberapa pekan guna membuka jalan bagi pemilihan presiden dan parlemen lebih awal. (REUTERS/Djordje Kojadinovic)

Sejumlah analis menilai dia berpotensi mencalonkan diri sebagai perdana menteri sembari menempatkan sekutunya di bangku presiden, sehingga tetap dapat mempertahankan kendali pemerintahan. "Saya tidak dapat membayangkan bahwa dia bakal mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada orang lain," kata Marko Djokic, seorang mahir teknologi info berumur 41 tahun nan pulang ke kampung halamannya untuk mengikuti demonstrasi. (REUTERS/Djordje Kojadinovic)

Vučić, nan telah memimpin Serbia sebagai perdana menteri maupun presiden selama 12 tahun terakhir, menghadapi gelombang demonstrasi nan dipimpin mahasiswa sejak berbulan-bulan lalu. Aksi tersebut dipicu runtuhnya kanopi beton di stasiun kereta api di Novi Sad pada akhir 2024 nan menewaskan 16 orang. Tragedi itu kemudian menjadi simbol dugaan buruknya tata kelola pemerintahan dan korupsi di bawah kepemimpinan Vučić, tuduhan nan berulang kali dibantahnya. (REUTERS/Djordje Kojadinovic)

Pada tindakan di Kraljevo, ribuan penduduk tetap berkumpul meski cuaca sangat panas. Mereka membawa bendera Serbia dan spanduk bertuliskan "Mahasiswa menang" sembari berunjuk rasa secara damai. "Kita tidak bisa terus seperti ini, keadaan kudu berubah," ujar Ilija Cordasic, peserta tindakan nan datang dari Kota Zrenjanin. Sementara itu, guru besar bahasa Serbia, Jelena Danicic, menyebut perjuangan tersebut bukan sekadar persoalan politik, melainkan "pertarungan antara kebaikan dan kejahatan." (REUTERS/Djordje Kojadinovic)

Uni Eropa mengecam kekerasan terhadap demonstran tenteram dan menyoroti kebebasan pers serta independensi peradilan di Serbia. Sebagai calon personil Uni Eropa, Serbia kudu memperkuat supremasi hukum, menjamin pemilu nan bebas dan adil, memberantas korupsi, menyelaraskan kebijakan luar negeri, serta menormalisasi hubungan dengan Kosovo. (REUTERS Zorana Jevtic)