Prabowo Bangga RI Punya Sistem 'Welfare State' Terkuat di Dunia

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia saat ini mempunyai salah satu sistem perlindungan sosial (welfare state) terkuat di dunia. Berbagai program support sosial nan dijalankan pemerintah dinilai menjadi bukti nyata keberpihakan negara kepada masyarakat miskin dan rentan, sekaligus fondasi untuk mencapai sasaran nol persen kemiskinan ekstrem.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

"Jadi ini saya tegaskan, rupanya kita punya sistem perlindungan sosial, (konsep) negara kesejahteraan, welfare state, salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu-satu, dan sebagian program-program ini dilaksanakan oleh Presiden-Presiden sebelum kita, pemerintah sebelum kita," ujar Presiden.

Dalam paparannya mengenai Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026, Prabowo membeberkan beragam program perlindungan sosial nan telah menjangkau jutaan masyarakat.

Program Keluarga Harapan (PKH), misalnya, memberikan faedah sebesar Rp75 ribu hingga Rp250 ribu per bulan kepada sekitar 10 juta family penerima faedah dari golongan desil 1 hingga 4. Sementara itu, Program Sekolah Rakyat memberikan jasa pendidikan berasrama dengan nilai faedah sekitar Rp4 juta per siswa per bulan kepada 44.635 siswa nan berasal dari family desil 1 dan 2.

Di sektor rehabilitasi sosial, pemerintah menyalurkan Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada 83.357 penerima faedah dengan nilai support mencapai Rp2,4 juta per orang per tahun.

Pemerintah juga memperkuat aspek pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Sosial nan menjangkau 15.000 penerima manfaat, serta Program Pemberdayaan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) nan memberikan support Rp10 juta kepada 2.810 penerima manfaat.

Tak hanya itu, Prabowo turut menyoroti beragam program kesejahteraan lainnya nan menjadi bagian dari jaring pengaman sosial nasional. Mulai dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako, support stimulan perumahan swadaya, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), support kebencanaan, subsidi energi, support pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Menurutnya, rangkaian program tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem perlindungan sosial nan menjangkau masyarakat dari beragam lapisan.

Meski demikian, Prabowo menekankan pentingnya pembenahan tata kelola support sosial agar semakin tepat sasaran. Salah satu langkah nan didorong pemerintah adalah integrasi info lintas sektor sehingga masyarakat tidak perlu berulang kali mengurus arsip untuk memperoleh bantuan.

"Kita tidak boleh meminta rakyat acapkali memasukkan info nan sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan duit hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin," tegas Presiden.

Prabowo mengungkapkan pemerintah saat ini tengah mempercepat digitalisasi program support sosial. Program tersebut telah diterapkan di 43 kabupaten/kota nan tersebar di 26 provinsi, dengan sekitar 1 juta family telah terdaftar dari sasaran 12,5 juta keluarga.

Menurutnya, digitalisasi bakal memangkas beragam biaya manajemen nan sebelumnya kudu ditanggung masyarakat. Jika sebelumnya penduduk dapat mengeluarkan biaya hingga Rp150 ribu untuk mengurus arsip dan mendaftar bantuan, sekarang proses tersebut dapat dilakukan tanpa biaya.

Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa integrasi info sosial menjadi kunci keberhasilan program perlindungan sosial nasional. Integrasi tersebut mencakup info kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga info penerima support sosial.

Dengan sistem nan lebih akurat, pemerintah berambisi kesalahan sasaran dapat diminimalkan dan sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem semakin realistis untuk dicapai.

"Jangan sampai ada orang bisa menerima support lantaran datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada family miskin tidak menerima support hanya lantaran tidak mengenal pejabat alias tidak memahami birokrasi. Kalau sistem kita akurat, sasaran 0 persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai," ujar Presiden.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]