Prabowo Beberkan Modus Ekspor Sawit: Jual Rp14.000, di Eropa Rp27.000

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengungkap dugaan praktik under invoicing alias pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya nan terjadi pada komoditas kelapa sawit. Menurutnya, praktik tersebut telah membikin Indonesia kehilangan potensi devisa dalam jumlah sangat besar selama bertahun-tahun.

Prabowo menyoroti adanya perbedaan mencolok antara nilai ekspor nan tercatat dari Indonesia dengan nilai jual komoditas tersebut di pasar internasional. Ia menyebut nilai kelapa sawit nan dilaporkan saat keluar dari Indonesia berkisar Rp14.000-Rp15.000 per kilogram, sementara nilai nan diterima di pasar tujuan bisa mencapai Rp27.000 per kilogram.

Menurut Prabowo, selisih nilai nan mencapai nyaris 50% tersebut tidak dinikmati negara, melainkan mengalir kepada pihak-pihak tertentu melalui beragam praktik perdagangan nan tidak transparan.

"Jadi permainan seperti inilah nan menusuk hati kita. Jadi perusahaan, dari Indonesia dia ekspor, begitu di sini dia jual Rp 14.000, dalam perjalanan ke Eropa, konon kabarnya berubah-ubah lagi kontraknya, sehingga di sana Rp 27.000. Jadi kita lenyap 50% kekayaan kita. Satu kali perjalanan kita lenyap 50% kekayaan kita," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, dikutip Selasa (21/7/2026).

Prabowo menilai praktik under invoicing dan manipulasi arsip perdagangan menjadi salah satu sumber kebocoran kekayaan nasional nan selama ini menggerus penerimaan negara dan devisa hasil ekspor.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah tengah menyiapkan sistem tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), entitas baru di bawah Danantara nan bakal berfaedah mengawasi transaksi ekspor komoditas strategis.

Menurut Prabowo, pembentukan DSI merupakan hasil pembahasan berbareng Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), serta jejeran tim ekonomi pemerintah.

"Untuk hadapi praktik under invoicing alias pelaporan-pelaporan palsu, saya kumpulkan KSSK, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan tim ekonomi kita, kita telah kumpul di Istana Merdeka, Ketua DEN juga datang dengan beberapa penasehat ekonomi," ungkap Prabowo.

Dalam beragam pertemuan tersebut, Prabowo mengaku meminta masukan dari seluruh pemangku kepentingan mengenai langkah nan perlu diambil untuk menghentikan kebocoran devisa dari sektor ekspor.

Ia menegaskan pemerintah tidak mau lagi membiarkan aliran biaya hasil sumber daya alam Indonesia mengalir ke luar negeri melalui praktik perdagangan nan merugikan negara.

"Waktu itu saya gambarkan, saya minta pendapat mereka semua, apa mau kita teruskan ini aliran duit ratusan miliar dolar ke luar negeri? Kekayaan kita, dari sumber daya kita. Mau kita teruskan? Mereka semua bilang, 'jangan, Pak, jangan kita teruskan.' Bagaimana caranya tidak kita teruskan? Akhirnya diusulkanlah sistem ekspor satu pintu untuk komoditas-komoditas milik bangsa dan negara," jelasnya.

Pemerintah berambisi kehadiran DSI dapat meningkatkan transparansi nilai ekspor, menutup celah praktik transfer pricing dan under invoicing, serta memastikan nilai tambah dari komoditas Indonesia dapat kembali memberikan faedah nan lebih besar bagi perekonomian nasional.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]