Prabowo Soroti Kebocoran Ekonomi dan Kelangkaan Minyak Goreng

Presiden Prabowo Subianto.(Dok. YouTube Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti praktik transfer pricing, under-invoicing, hingga penyelundupan nan memicu kebocoran ekonomi nasional. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), Presiden menegaskan bahwa praktik terlarangan tersebut sangat merugikan bangsa lantaran mengalirkan kekayaan negara ke luar negeri dalam jumlah besar.

"Praktik-praktik under-invoicing, pemalsuan laporan, transfer pricing, praktik-praktik penyelundupan, hal-hal nan sesungguhnya tidak masuk logika dan sesungguhnya tidak setara bagi bangsa kita," ujar Prabowo di hadapan para menteri Kabinet Merah Putih.

Presiden memberikan contoh nyata kegagalan tata kelola ekonomi melalui kejadian kelangkaan minyak goreng nan pernah terjadi. Menurutnya, sangat tidak masuk logika jika Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di bumi justru mengalami kesulitan pasokan minyak goreng di dalam negeri.

"Negara penghasil kelapa sawit terbesar di bumi sempat berminggu-minggu lenyap minyak goreng. Ini sesuatu nan tidak masuk di akal," tegas Kepala Negara.

Prabowo memperingatkan bahwa kebocoran ekonomi nan mencapai ratusan miliar dolar AS tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Jika tidak segera dihentikan, perihal ini bakal menggerus keahlian negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menakut-nakuti masa depan bangsa.

Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa info mengenai kebocoran ekonomi ini didukung oleh laporan beragam lembaga internasional, bukan sekadar dugaan pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintah mempunyai mandat penuh dari rakyat untuk menyelesaikan persoalan sistemik ini secara tuntas.

Sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun ini berfaedah sebagai forum pertimbangan keahlian Kabinet Merah Putih. Pertemuan ini juga menjadi persiapan strategis menjelang pidato kenegaraan Presiden nan dijadwalkan pada 16 Agustus 2026 mendatang.