Pramono Buka Opsi Dana KLB dan CSR untuk Percepat Perbaikan Sekolah Rusak

Penjaga sekolah melintas di depan ruang kelas nan atapnya ambruk di SDN 09 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).(ANTARA/MOHAMMAD IQBAL)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung membuka kesempatan pemanfaatan biaya Koefisien Lantai Bangunan (KLB) hingga Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mempercepat pembangunan sekolah rusak. Langkah itu ditempuh agar perbaikan sekolah tidak menunggu anggaran APBD.

Pramono menegaskan SD Negeri 09 Kebayoran Lama menjadi salah satu sekolah nan diprioritaskan untuk segera dibangun.

“Saya sudah memutuskan SD di Kebayoran Lama kudu segera dibangun. Kalau memang belum ada biaya dari APBD, kami buka ruang pembiayaan dari KLB, CSR, alias sumber lain nan memungkinkan. nan krusial sekolah itu segera dibangun,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/7).

Pramono mengaku baru mengetahui kondisi sekolah tersebut setelah mendapat pertanyaan dari wartawan. Setelah itu, dia langsung menggelar rapat unik dan meminta persoalan tersebut segera ditangani.

“Saat ditanya saya memang belum tahu. Begitu mengetahui kondisinya, kami langsung mengadakan rapat unik untuk membahasnya,” ujarnya.

Ia menegaskan Pemprov DKI tidak bakal menutup-nutupi persoalan sekolah rusak. Seluruh sekolah nan masuk daftar prioritas bakal diperbaiki secara bertahap.

“Bagi Jakarta, persoalan seperti ini kudu ditangani dengan baik. Tidak perlu ditutup-tutupi, kudu terbuka apa adanya,” katanya.

Pramono memastikan perbaikan tidak hanya dilakukan terhadap SD Negeri 09 Kebayoran Lama. Sebanyak 22 sekolah nan masuk daftar kerusakan juga bakal segera ditangani.

“Bukan hanya sekolah nan sempat viral, tetapi seluruh 22 sekolah nan masuk daftar bakal kami selesaikan,” tegasnya.

Di sisi lain, Pramono memastikan anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas meski Jakarta mengalami pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Menurutnya, alokasi untuk KJP, KJMU, pembangunan sekolah, hingga program sekolah swasta cuma-cuma tidak bakal dikurangi.

“Anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh berkurang sesen pun,” pungkasnya. (H-2)