Pramono Minta Parlemen Senayan Bantu Dorong Pencairan DBH untuk Jakarta, HNW: Pak Gubernur Punya Jalur Tol Ketua DPR

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri).(Antara)

WAKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) merespons permintaan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung nan meminta support personil DPR RI dan DPD RI wilayah pemilihan (dapil) Jakarta agar pemerintah pusat mempercepat pencairan biaya bagi hasil (DBH) untuk Pemprov DKI.

Permintaan itu disampaikan Pramono dalam agenda silaturahmi berbareng DPRD DKI, Pemprov DKI, serta personil DPR RI dan DPD RI dapil Jakarta. Pemprov DKI saat ini tetap menunggu pencairan DBH nan baru terealisasi sekitar 23 persen dari pagu anggaran tahun ini.

Terkait persoalan DBH nan disalurkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke pemerintah daerah, HNW menyebut rumor tersebut berangkaian langsung dengan pembahasan anggaran di DPR RI, khususnya melalui Badan Anggaran (Banggar).

"Kalau mengenai dengan biaya bagi hasil, ya ini satu perihal nan kebenaran nan kemudian terjadi adalah ini pasti terhubung juga jika dalam konteks di DPR terhubung juga dengan Badan Anggaran," kata HNW di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/7).

HNW lantas menyebut bahwa Pramono sejatinya mempunyai jalur komunikasi informal nan lebih efektif agar pencairan sisa DBH segera direalisasikan. Mengingat, Pramono, sebagai politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) berada dalam satu partai politik nan sama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

"Pasti lah Pak Gubernur punya jalur tol, tol nan sangat cepat, gitu ya. Karena jikalau Badan Anggaran pasti ada ketuanya. Nah, beliau tahu tuh Ketua Badan Anggaran itu siapa dan Ketua Badan Anggaran pasti ada Ketua DPR-nya. Apalagi, beliau bisa lebih tahu lagi, gitu. Artinya ada jalur nan memungkinkan kita untuk saling berkomunikasi," ucap HNW.

Meski demikian, HNW menilai forum komunikasi antara Pemprov DKI, DPRD DKI, DPR RI, dan DPD RI merupakan langkah positif untuk memperkuat koordinasi antarlembaga.

"Kita sangat berterima kasih dan mengapresiasi adanya ijtihad, satu terobosan masa depan mengumpulkan kita semuanya personil DPR RI dengan personil DPRD dan DPD RI. Ini adalah sebuah tradisi nan baik," kata Hidayat.

Lebih lanjut, HNW juga mengapresiasi beragam kebijakan nan telah disampaikan ketua DPRD DKI maupun Gubernur DKI dalam pertemuan tersebut. Sebelumnya, di aktivitas nan sama, Pramono meminta support seluruh wakil rakyat dari Jakarta untuk ikut menyuarakan percepatan pencairan DBH nan dinilai sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan ibu kota.

"Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sekali lagi, perihal nan berangkaian dengan biaya bagi hasil memang Jakarta membutuhkan. Jadi jika kemudian teman-teman nan di DPR RI, DPD RI, dan teman-teman DPRD DKI Jakarta ikut menyuarakan, itu sangat bagus bagi Jakarta untuk membangun," tutur Pramono.

Di mana, pemotongan DBH nan dialami Jakarta dalam APBD tahun 2026 mencapai Rp15 triliun, sehingga biaya nan disalurkan hanya sekitar Rp11 triliun. Meski demikian, Pemprov DKI memutuskan tiga sektor tidak boleh terdampak pemotongan anggaran, ialah pendidikan, kesehatan, dan tambahan penghasilan pegawai (TKD) ASN.

Pramono mengaku sengaja mempertahankan anggaran TKD ASN lantaran tidak mau pengalaman pada masa pandemi covid-19 kembali terulang. "Saya tidak mau TKD ASN itu dipotong. Karena pengalaman covid nan lalu, terus terang sampai ada nan bunuh diri di Jakarta. Sehingga peristiwa itu saya tidak mau terulang kembali lantaran tidak semua orang nan sudah mendapatkan kesempatan seperti kita semua. Makanya untuk itu tidak dipotong," urai Pramono.

Menurut Pramono, akibat pemotongan DBH dirasakan di beragam sektor. Namun, dia menilai pembangunan Jakarta tetap dapat melangkah lantaran adanya transparansi kebijakan dan koordinasi nan baik antara pelaksana dan legislatif.

"Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, inilah nan jika saya jujur, kemudian kenapa membikin Jakarta tetap bisa membangun dengan baik, walaupun ada pemotongan DBH nan besar sekali. Dampak DBH ini terasa di mana-mana," imbuh dia. (Far/P-3)