Presiden Prabowo akan Tunjuk Langsung Gubernur Kawasan PFII

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), Mohamad Hekal(MI/Insi Nantika Jelita)

WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), Mohamad Hekal, mengungkapkan bahwa area PFII nantinya bakal dipimpin oleh seorang gubernur nan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hekal menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tetap mengkaji penetapan wilayah nan bakal menjadi letak PFII. Setelah letak resmi ditetapkan, pemerintah bakal membentuk struktur kelembagaan nan dipimpin oleh gubernur tersebut sesuai keputusan Presiden.

"Begitu ditetapkan kan bisa ditetapkan majelis nan kelak dipimpin oleh gubernur. Itu kelak bakal ditentukan oleh Presiden," ujar Hekal di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/7).

Hingga saat ini, belum ada pembahasan spesifik mengenai sosok nan bakal mengisi kedudukan gubernur PFII, termasuk untuk area pertama nan direncanakan berlokasi di Bali. Selain gubernur, struktur PFII bakal dilengkapi dengan Dewan Pertimbangan nan bekerja menyelaraskan kebijakan area dengan sistem finansial nasional.

Unsur Dewan Pertimbangan PFII direncanakan berasal dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Namun, Presiden mempunyai kewenangan untuk menambah unsur lembaga lain, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), guna memastikan kebijakan tetap selaras dengan kepentingan nasional.

Politikus Partai Gerindra tersebut menambahkan, jika pemerintah membentuk lebih dari satu area PFII, maka setiap area bakal mempunyai perangkat kelembagaan mandiri. Ini mencakup dewan, gubernur, wakil gubernur, lembaga pengelola, pengawas jasa keuangan, hingga lembaga arbitrase sendiri agar konsentrasi pada spesialisasi upaya masing-masing.

Terkait konsentrasi bisnis, area PFII pertama tengah mengkaji konsep pengembangan registrasi kapal dan pesawat internasional. Sektor ini dinilai mempunyai nilai transaksi pembiayaan nan sangat besar dan berpotensi menarik arus modal asing secara signifikan ke Indonesia.

Pengembangan area pertama ini juga direncanakan bekerja sama dengan Danantara sebagai salah satu penggagas dan investor. Pemerintah mau menghadirkan ekosistem pembiayaan, leasing, dan asuransi di dalam negeri agar Indonesia tidak hanya menjadi letak operasional, tetapi juga menikmati nilai tambah dari seluruh rantai nilai transaksi jasa finansial tersebut. (Z-10)