Presiden: Rakyat tidak Butuh Birokrasi Berbelit-belit

Presiden Prabowo Subianto di Sumedang.(Dok. Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan seluruh aparatur negara kudu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bahkan, orang nomor satu di Indonesia ini menyebut rakyat tidak memerlukan birokrasi nan berbelitan maupun pemimpin nan tidak bekerja dengan baik.

Hal ini disampaikan Presiden saat melantik praja IPDN, di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Rabu (29/7). Dalam arahannya, Prabowo mengatakan para purna praja nan dilantik ini telah memilih jalan hidup untuk mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

​Presiden memahami bahwa jalan hidup nan dipilih ini tidak mudah dan ringan. Namun, Prabowo menegaskan bahwa sejak awal pamong praja dituntut bekerja membantu rakyat nan menghadapi kesulitan.

​"Rakyat kita tidak memerlukan birokrasi nan berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin nan tidak bekerja dengan sebaik-baiknya," kata Prabowo.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kehormatan aparatur negara tidak diukur dari kedudukannya, melainkan dari seberapa besar faedah nan dirasakan oleh rakyat. Sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat, menurutnya aparatur dituntut bekerja jujur, disiplin, tidak korupsi, dan selalu datang saat rakyat membutuhkan.

"Serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi alias golongan," katanya seraya berpesan agar di mana pun bertugas, purna praja kudu ingat bahwa mereka adalah wajah dan lambang negara. Oleh lantaran itu, di hadapan purna praja Prabowo meminta agar para aparatur negara ini bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga rakyat semakin percaya dan cinta kepada negara.

"Karena mengecewakan rakyat bakal merusak kepercayaan kepada negara itu sendiri," katanya. Presiden pun memaparkan bahwa Indonesia adalah negara besar dengan jumlah masyarakat terbesar keempat di bumi dan luas wilayah nan setara dengan 27 negara Eropa.

Kekayaan alam nan melimpah ini menjadikan Indonesia selama ratusan tahun menjadi sasaran bangsa asing nan menerapkan politik pecah belah antarsuku, agama, ras, etnis, dan golongan untuk berkuasa. ​Agar menjadi negara kuat, berhasil, maju, mandiri, serta berdiri di atas kaki sendiri tanpa diatur bangsa lain, menurutnya Indonesia memerlukan pemerintahan dalam negeri nan unggul, disiplin, tidak korupsi, cinta Tanah Air, dan mengutamakan kepentingan rakyat.

"Dengan pemerintahan nan bersih dan berintegritas, sejarah mengajarkan bahwa negara bakal berhasil, bangsa menjadi makmur, dan rakyat menjadi sejahtera," katanya.  (H-3)