Inggris Mau Terbitkan Obligasi Perang, Apa Itu?

1 jam yang lalu 6

Jakarta, CNBC Indonesia - Inggris mewacanakan publikasi obligasi perang (war bond). Hal ini dilakukan untuk membiayai peningkatan shopping pertahanan negeri itu.

Wacana ini kemudian menghidupkan kembali kisah lama nan pernah menjadi pelajaran pahit bagi jutaan investor. Instrumen utang ini, sebelumnya digunakan pemerintah Inggris untuk menghimpun biaya selama Perang Dunia I.

Kala itu, obligasi perang dipromosikan sebagai instrumen investasi nan kondusif bagi masyarakat. Namun, perjalanan waktu membuktikan perihal sebaliknya.

Perubahan kebijakan pemerintah nan disertai tekanan inflasi membikin nilai investasi jutaan penabung menyusut drastis. Sehingga menjadi salah satu bagian paling kontroversial dalam sejarah pembiayaan perang Inggris

Bagaimana Mulanya?

Wacana publikasi obligasi perang kembali mencuat setelah muncul usulan agar Perdana Menteri (PM) Inggris Andy Burnham menerbitkan instrumen tersebut untuk mendanai peningkatan anggaran pertahanan. Mantan Kepala Ekonom Bank of England Andy Haldane menjadi sosok sentralnya.

Ia menilai skema ini berpotensi menyerap sebagian biaya simpanan masyarakat Inggris nan mencapai sekitar 2 triliun pound sterling (sekitar Rp44.000 triliun). Menurutnya, pemberian insentif pajak dapat menjadi langkah efektif untuk menarik minat masyarakat membeli obligasi perang.

Bukan Hal Baru

Obligasi perang sendiri bukan perihal baru bagi Inggris. Pada 1914, ketika negara itu terlibat dalam PD I melawan Jerman dan sekutunya, pemerintah menerbitkan pinjaman perang dengan kupon 3,5% dan jatuh tempo pada 1925-1928 untuk membiayai kebutuhan perang.

Namun, publikasi perdana tersebut kandas mencapai target. Dari sasaran 350 juta pound sterling alias sekitar Rp6,3 triliun, pemerintah hanya sukses menghimpun 91 juta pound sterling alias sekitar Rp1,64 triliun.

Kekurangan biaya itu kemudian ditutup oleh bank sentral, Bank of England, dan kebenaran tersebut baru terungkap kepada publik setelah puluhan tahun. Dua tahun berselang, Menteri Keuangan (Menkeu) saat itu David Lloyd George kembali mencoba menerbitkan obligasi perang dengan kampanye nan jauh lebih agresif.

"Saya mau memandang cek-cek melesat di udara... setiap cek nan diarahkan dengan tepat merupakan senjata penghancur nan lebih dahsyat daripada peluru meriam 12 inci. Pinjaman besar membantu memastikan kemenangan," kata Lloyd George dalam pidatonya di Guildhall pada Januari 1917, seperti dikutip CNBC International.

"Pinjaman besar juga bakal memperpendek lama perang," tegasnya.

Kampanye Investor Tak Akan Menanggung Risiko Apapun

Pemerintah saat itu juga meluncurkan kampanye pemasaran dengan semboyan bahwa penanammodal tidak menanggung akibat apa pun. Strategi tersebut sukses menarik sekitar tiga juta penanammodal nan menanamkan biaya hingga 2,5 miliar pound sterling alias sekitar Rp45 triliun.

Namun, kenyataannya tidak seindah janji nan ditawarkan. Kembali berkaca pada jaman dulu, pada 1932, di tengah krisis ekonomi Great Depression, pemerintah Inggris memangkas beban kembang utang dengan membujuk penanammodal menukar obligasi berbunga 5% menjadi obligasi kekal (perpetual bond) nan hanya menawarkan kupon 3,5%.

Setelah itu, inflasi terus menggerus nilai investasi para pemegang obligasi selama puluhan tahun.

Ketika pemerintah akhirnya melunasi sisa utang tersebut pada 2014 sebesar 1,9 miliar pound sterling alias sekitar Rp34,2 triliun, nilai investasi awal sebesar 100 pound sterling nan ditanamkan pada 1917 hanya tersisa sedikit di atas 2 pound sterling. Meski demikian, tetap terdapat lebih dari 120.000 pemegang obligasi, sebagian besar merupakan family nan mewariskan surat utang tersebut lintas generasi.

Obligasi Tetap Utang Pemerintah

Meski kembali diwacanakan sebagai sumber pembiayaan pertahanan, sejumlah pihak mengingatkan bahwa obligasi perang pada dasarnya tetap merupakan utang pemerintah. Mantan PM Inggris Rishi Sunak menilai pendapat tersebut tidak mengubah prinsip instrumen itu.

"Obligasi perang terdengar bagus, namun pada dasarnya hanyalah utang dengan julukan lain. Sungguh tindakan tolol jika kita menguji sikap pasar terhadap pemberian pinjaman biaya lebih banyak lagi kepada kita," ujar Sunak.

Sejarah pun menunjukkan bahwa meski obligasi perang dapat menjadi pengganti pembiayaan negara pada masa krisis, instrumen tersebut tetap menyimpan akibat bagi investor. Pengalaman Inggris pada abad ke-20 menjadi pengingat bahwa perubahan kebijakan pemerintah dan inflasi dapat menggerus nilai investasi secara signifikan dalam jangka panjang.

(tfa/tfa)

Add