Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa Buka Peluang Kesepakatan Keamanan dengan Israel

Ahmad al-Sharaa.(Al Jazeera)

PRESIDEN Suriah Ahmed Al Sharaa mengungkapkan bahwa pemerintahannya tengah mengupayakan kesepakatan keamanan dengan Israel. Langkah diplomasi ini dilakukan melalui mediasi sejumlah negara dengan angan menjadi titik awal terciptanya perdamaian nan lebih luas di area Timur Tengah tanpa mengorbankan kedaulatan Suriah.

Dalam wawancara pada program Al Muqabala nan dilansir Al Jazeera, Selasa (28/7), Al Sharaa menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut bermaksud untuk mencegah bentrok militer langsung. Namun, dia menegaskan bahwa diplomasi ini mempunyai batas nan jelas mengenai wilayah teritorial.

"Kami berambisi kesepakatan keamanan dengan Israel ini bisa menjadi pintu masuk menuju perdamaian nan komprehensif. Perjanjian ini dipastikan tidak bakal kompromi alias mengorbankan kewenangan berdaulat Suriah atas wilayah Dataran Tinggi Golan nan diduduki Israel secara terlarangan sejak 1973," tegas Al Sharaa.

Stabilitas Kawasan dan Isu Libanon

Sejak Al Sharaa mengambil alih kepemimpinan pascaruntuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada Desember 2024, wilayah selatan Suriah kerap menjadi sasaran serangan udara dan pelanggaran perbatasan. Kesepakatan keamanan ini dipandang sebagai solusi strategis untuk meredam ketegangan tersebut.

Selain hubungan dengan Israel, Al Sharaa turut menepis rumor mengenai rencana intervensi militer Suriah ke Libanon. Ia menyatakan bahwa stabilitas Libanon sangat krusial bagi keamanan nasional Suriah.

"Kedatangan krisis alias kejatuhan ke dalam kekacauan di Libanon dipastikan bakal memberikan akibat langsung dan seketika terhadap stabilitas di Suriah. Kami mendukung penuh pembatasan senjata dan penentuan keputusan perang alias tenteram secara eksklusif berada di tangan otoritas negara Libanon," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa krisis di Libanon memerlukan solusi multidimensi nan mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial, bukan sekadar pendekatan keamanan.

Tantangan Ekonomi dan Sanksi Internasional

Di tengah upaya diplomasi, Al Sharaa juga memperingatkan akibat eskalasi bentrok antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran nan dapat mengganggu stabilitas area secara masif. Di sektor domestik, dia menyoroti halangan pemulihan ekonomi akibat hukuman internasional.

Menurutnya, pencabutan hukuman ekonomi dari AS dan negara-negara lain tidak bakal memberikan akibat signifikan selama Suriah tetap masuk dalam daftar negara sponsor terorisme. Status tersebut dinilai menjadi penghalang utama bagi normalisasi ekonomi nasional.

Komitmen Pascakonflik dan Orang Hilang

Terkait urusan internal, pemerintah Suriah menyatakan tetap berkomitmen menjalankan kesepakatan dengan Syrian Democratic Forces (SDF) meskipun terdapat keterlambatan dalam implementasinya.

Sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi pascakonflik (2011-2024), Damaskus juga mengumumkan pembentukan komite unik untuk menangani kasus orang hilang. Komite ini direncanakan bekerja dengan standar internasional dan menggandeng master dari luar negeri.

"Komite unik ini bakal bekerja secara ketat mematuhi seluruh standar internasional nan berlaku. Pihak otoritas Suriah bakal menjalin kerja sama erat dengan negara-negara luar nan mempunyai skill dan pengalaman ahli di bagian pencarian orang hilang," pungkas Al Sharaa.