Prof Didin Sebut Presiden Prabowo Sedang Membangun Fondasi Ekonomi Rakyat

JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Pribumi Nusantara Indonesia (Asprindo) Prof Didin Damanhuri menegaskan masyarakat, khususnya pengusaha, jangan alergi dengan kata pribumi. Apalagi saat ini, Presiden Prabowo Subianto tengah mengusung ekonomi kerakyatan, nan salah satu fokusnya adalam membantu para pengusaha mini dan lokal untuk berkembang.

"Ada sejarahnya mengenai kata pribumi. Mungkin waktu itu, ada perbedaan pandangan antara Presiden Soeharto dengan Benny Moerdani, nan saat itu adalah Panglima ABRI, nan tidak terlalu suka dengan istilah itu. Ada semacam regulasi, untuk tidak lagi dibolehkan memakai istilah pribumi. Pelarangan istilah ini secara resmi pada tahun 1998, ditujukan untuk penyelenggaraan jasa pemerintah," katanya, Kamis (30/7/2026).

Prof Didin menyatakan, para pengusaha saat ini, kudu bisa mendobrak dogma pribumi, seperti nan kerap digaungkan oleh para kolonialis Belanda. Para pengusaha pribumi kudu berupaya menjadikan upaya mereka bisa setingkat dengan upaya para pengusaha asing. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto dalam kebijakannya mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.

Baca juga: Dukung Ekonomi Kerakyatan, Mendagri Ajak Pemda Sukseskan Kopdeskel Merah Putih

"Seperti Asprindo, nan mengusung kata pribumi, sekarang sudah mempunyai jaringan di nyaris seluruh Indonesia. Sudah beberapa tahun ini bergerak, cabang-cabangnya ada di nyaris semua provinsi. Bahkan, kemarin ada aktivitas di Sulawesi Selatan, meresmikan pengurus baru. Saya ikut juga di sana," ungkapnya.

Prof Didin menegaskan, kebijakan Presiden Prabowo memang tidak menegaskan kata pribumi, tapi muncul kerangka people center development. Kebijakannya pun membawa substansi ekonomi kerakyatan.

Lihat video: Breaking News: Prabowo Pimpin Akad Massal 62 Ribu Rumah KPR FLPP di Batang, Jateng

"Kerangka ekonomi rakyat itu diterjemahkan dalam Asta Cita. Salah satunya MBG. Modelnya, perbaikan gizi masyarakat bawah. Kemudian ada koperasi desa, nan ambisinya 82.000 desa sekaligus, tapi akhirnya sekarang prioritasnya 40.000 desa dulu. Swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, perumahan rakyat 3,5 juta, macam-macam. Tidak terlalu definitif dengan istilah pribumi, tetapi ya rakyat, nan umumnya kebanyakan pribumi. Prabowo tidak menggunakan istilah itu, tetapi substansinya, ekonomi untuk rakyat itu nan dijalankan," ujarnya.