Proyek Pertama Board of Peace di Gaza Siap Dibangun: Markas Militer

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perdamaian (Board of Peace/BOP) buatan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump nan dibentuk untuk mengawasi rekonstruksi Gaza akhirnya menerbitkan perjanjian bangunan pertamanya di wilayah nan hancur akibat perang tersebut. Namun, proyek perdana itu bukan pembangunan perumahan alias prasarana sipil, melainkan pembangunan pos militer sederhana untuk menampung pasukan Maroko.

Menurut sumber nan mengetahui masalah tersebut, perjanjian nan belum difinalisasi itu diberikan kepada Arkel International, perusahaan nan berbasis di Louisiana, AS, dan sebelumnya pernah mengerjakan proyek-proyek pemerintah AS di negara-negara seperti Irak.

BOP dibentuk pada Januari lampau dan diketuai langsung oleh Trump. Lembaga tersebut dipimpin oleh tim nan antara lain mencakup menantunya, Jared Kushner, serta sahabat dekatnya, Steve Witkoff.

Dalam surat elektronik, seorang pejabat BOP mengatakan majelis tersebut berbareng golongan teknokrat Palestina nan ditunjuk untuk mengawasi Gaza saat ini sedang mempersiapkan sejumlah kontrak.

"Dewan dan golongan teknokrat Palestina nan dipasang untuk mengawasi Gaza berada pada tahap akhir dalam mempersiapkan beberapa pemberian kontrak. Tidak ada satu pun nan telah difinalisasi," kata pejabat tersebut, dilansir The Guardian, Jumat (7/8/2026).

Kelompok Palestina nan dimaksud dikenal sebagai National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).

Pejabat itu menjelaskan salah satu perjanjian nan sedang dipersiapkan berangkaian dengan pembangunan akomodasi untuk mendukung pasukan stabilisasi internasional.

"Salah satu perjanjian nan sedang dipertimbangkan menyangkut akomodasi untuk mendukung International Stabilisation Force (ISF), nan bakal membantu penyelenggaraan pengaturan keamanan dan tata kelola sesuai peta jalan nan telah disusun," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa proyek tersebut hanyalah awal dari beragam proyek lain nan direncanakan untuk wilayah Gaza.

"Kontrak ini bakal menjadi salah satu dari banyak perjanjian nan sangat krusial bagi masa depan Gaza," katanya.

Kontrak tersebut muncul hanya beberapa hari setelah Trump mengumumkan bahwa Hamas telah setuju untuk melucuti senjata. Namun, tetap terdapat banyak pertanyaan mengenai gimana golongan tersebut bakal betul-betul menyerahkan persenjataannya.

Israel sendiri menentang rencana tersebut dan justru meningkatkan serangan udara di Gaza setelah pengumuman Trump.

Menurut sumber nan sama, pangkalan nan sekarang direncanakan mempunyai ukuran sekitar 100 meter x 120 meter dan ditujukan untuk menampung kontingen pasukan Maroko nan bakal bergantian bekerja dari pangkalan mereka di Israel.

Pangkalan itu bakal dibangun di wilayah nan saat ini berada di bawah kendali langsung militer Israel, ialah sekitar 60% dari wilayah Gaza. Selain itu, pasukan Israel juga telah menciptakan area penyangga di luar area tersebut.

Sumber itu mengatakan pangkalan tersebut berada sekitar satu mil dari perbatasan Israel dan dirancang dengan akses pemindahan sigap andaikan pasukan mini tersebut mendapat serangan.

"Pangkalan itu berada sekitar satu mil dari perbatasan Israel dan bakal mempunyai 'jalur ekstraksi cepat' jika pasukan mini tersebut diserang," kata sumber tersebut.

Adpaun resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nan mengesahkan pembentukan BOP memang menyetujui pembentukan ISF untuk Gaza. Namun hingga sekarang belum jelas negara mana saja nan bakal menyumbangkan pasukan.

Maroko diketahui telah menjanjikan kontingen kecil, tetapi kerangka norma ISF tetap belum difinalisasi dan waktu pengerahan pasukan juga belum ditentukan.

Dalam rencana perjanjian sebelumnya nan pernah dilihat media, pangkalan berkapasitas 150 personel ini sebenarnya hanyalah fase pertama dari proyek nan jauh lebih besar. Fase lanjutan mencakup pembangunan pangkalan militer berkapasitas 5.000 personel untuk ISF di Gaza.

Rencana tersebut meliputi pembangunan posisi tempur kendaraan militer serta tanggul pertahanan di sekeliling pangkalan. Fasilitasnya dirancang sederhana dan hanya cocok untuk penempatan jangka pendek.

Dokumen perjanjian sebelumnya menyebut fase awal bakal terdiri atas "tenda dan ranjang lipat bagi pasukan untuk tidur, serta toilet kimia dan stasiun cuci tangan."

"Pada tahap ini, itulah nan kami anggap layak huni," demikian bunyi arsip tersebut.

Ambisi "New Gaza" Menyusut Drastis

Proyek pangkalan militer ini juga mencerminkan perubahan besar dalam visi rekonstruksi Gaza nan pernah dipromosikan Trump dan Kushner.

Pada pertemuan pertama BOP pada Januari lalu, Kushner memperkenalkan "master plan" pembangunan "New Gaza", sebuah kota pesisir modern dengan menara-menara multifungsi nan megah.

"Ini bisa menjadi sebuah harapan, bisa menjadi sebuah tujuan. Banyak industri di sana," kata Kushner saat itu.

Namun, laporan sebelumnya menunjukkan bahwa rencana rekonstruksi Gaza telah menyusut drastis dari cetak biru ambisius untuk membangun kembali seluruh wilayah menjadi sekadar proyek percontohan mini di bagian selatan Jalur Gaza.

Pembangunan pos militer untuk pasukan Maroko sekarang menjadi proyek pertama nan betul-betul bergerak menuju tahap pelaksanaan.

Trump sendiri pernah mengumumkan pada Februari 2025 bahwa AS bakal "mengambil alih" dan "memiliki" Gaza. Namun, kesepakatan nan kemudian melahirkan BOP tidak sampai memberikan kewenangan sebesar itu kepada Washington.

Sementara itu, kondisi di Gaza tetap sangat memprihatinkan. Sedikitnya 80% gedung di wilayah tersebut rusak alias hancur akibat perang. Sepuluh bulan setelah gencatan senjata diberlakukan, sebagian besar dari sekitar 2 juta masyarakat Gaza tetap tinggal di kamp-kamp darurat nan tidak layak dan tidak higienis.

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]