PU Kurang Anggaran Rp 88 M, Proyek Tol Terpanjang RI Jadi Korban

1 jam yang lalu 2

ARTICLE AD BOX

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut keterbatasan anggaran pada 2027 berpotensi memperlambat penyiapan sejumlah proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), termasuk sejumlah ruas jalan tol. Pasalnya, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) tetap menghadapi kekurangan anggaran alias backlog nyaris Rp88 miliar, alias tepatnya Rp87,99 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur sekaligus Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Ni Komang Rasminiati, mengatakan kebutuhan anggaran DJPI pada 2027 mencapai Rp157,12 miliar. Namun, pagu sugestif nan diterima baru sebesar Rp69,12 miliar.

"Dalam pemenuhan sasaran di renstra DJPI maupun Kementerian PU ini memerlukan anggaran Rp157,12 miliar. Namun, berasas surat berbareng Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan perihal pagu sugestif shopping kementerian/lembaga dan DAK tahun 2027, pagu sugestif untuk DJPI tahun anggaran 2027 adalah sebesar Rp 69,12 miliar," kata Komang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) berbareng Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

"Sehingga untuk mencapai sasaran prioritas DJPI kami tetap memerlukan tambahan anggaran Rp87,99 miliar alias terjadi backlog anggaran sebesar Rp87,99 miliar," sambungnya.

Komang menjelaskan, keterbatasan anggaran tersebut belum membikin proyek-proyek KPBU dibatalkan. Namun, proses penyiapan proyek dipastikan tidak dapat dilakukan lebih awal, andaikan tambahan anggaran belum tersedia.

"Artinya penyiapannya nggak bisa kita lakukan lebih awal kan gitu ya, mungkin bakal muncul pada tahun berikutnya," ujarnya saat ditemui usai rapat.

Ia menambahkan, pemerintah tetap berambisi ada tambahan alokasi anggaran dalam pembahasan berbareng Badan Anggaran (Banggar) DPR, agar penyiapan proyek dapat tetap melangkah sesuai rencana.

"Tapi kami tadi tetap berharap, kan dari personil Komisi V menyampaikan dari Banggar ya, mungkin tetap bakal ada potensi, tetap bergerak lah (potensi penambahan anggarannya) dikarenakan proyek-proyek penyiapan untuk kerja sama pemerintah dengan badan upaya ini juga bisa kita siapkan lebih dini," kata Komang.

Berdasarkan paparan DJPI, keterbatasan anggaran membikin sejumlah aktivitas penyiapan proyek KPBU belum dapat dibiayai. Di sektor Bina Marga, anggaran belum mencakup penyusunan dan pertimbangan arsip pra-studi kepantasan untuk 12 proyek, pendampingan transaksi empat proyek, hingga beragam aktivitas penyiapan lainnya.

Sementara di sektor Sumber Daya Air (SDA), anggaran juga belum tersedia untuk penyusunan dan pertimbangan arsip pra-studi kepantasan 13 proyek serta pendampingan transaksi terhadap tujuh proyek.

Untuk sektor jalan tol, tambahan anggaran dibutuhkan antara lain guna menyiapkan arsip pra-studi kepantasan Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik, Jalan Tol Saringin-Dramaga-Salabenda, serta Jalan Tol Mengwitani-Ngurah Rai.

Selain itu, anggaran juga diperlukan untuk penyiapan support kerjasama investasi Jalan Tol Malang-Kepanjen, Jalan Tol Pontianak-Kijing, dan Jalan Tol Ciranjang-Padalarang. Sementara pendampingan proyek KPBU juga dibutuhkan untuk Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Jalan Tol Caringin-Cisarua, Semarang Harbour Toll Road, Jalan Tol Pluit-Bandara, hingga Jalan Tol Bitung-Serpong.

Di sisi lain, Komang mengatakan pemerintah terus mengevaluasi skema pembiayaan proyek KPBU agar kebutuhan support pemerintah dapat ditekan tanpa mengurangi kepantasan investasi.

"Ya, betul memang arahannya gimana meminimalkan support (pembiayaan) dari pemerintah ya untuk proyek-proyek nan di KPBU. Mungkin kelak kita bakal lakukan lagi review, pemutakhiran dari studi kelayakannya untuk mencari skema nan paling efisien agar proyek ini layak tapi dengan support pemerintah nan minimal," tutur dia.

Salah satu langkah nan telah ditempuh, adalah melakukan penyesuaian ruang lingkup proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi agar kebutuhan support pemerintah menjadi lebih kecil.

"Seperti nan Gilimanuk-Mengwi kita re-scoping, targetnya kita persempit hanya dari Pekutatan sampai Mengwi. Jadi nan awalnya 90 kilometeran, kita perpendek menjadi 40 kilometeran. Itu salah satu strategi untuk meningkatkan kepantasan finansialnya," pungkasnya.

(wur)

Add