Purbaya Datangi Korban Montara, Bawa Pesan Khusus Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur, Kamis (6/8/2026).

Kunjungan kerja itu dia sebut merupakan pengarahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya, agar menemui masyarakat nan terdampak tumpahan minyak Montara di Laut Timor.

"Sebelum saya ke sini, saya lapor ke Bapak Presiden. Bapak Presiden mengirimkan salam untuk seluruh masyarakat di sini," kata Purbaya melalui keterangan tertulis.

Purbaya mengatakan, dalam kunjungan ini, Kepala Negara juga meminta dirinya untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat sekaligus meninjau perkembangan penanganan akibat lingkungan dan sosial ekonomi nan tetap dirasakan hingga saat ini.

"Semua keluhan nan disampaikan bakal saya tampung dan saya laporkan kepada Bapak Presiden lantaran beliau memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat di wilayah ini," ujarnya.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Purbaya mengunjungi Tablolong, Kabupaten Kupang, dan berbincang dengan masyarakat nan selama 16 tahun terakhir menghadapi beragam akibat akibat tumpahan minyak Montara nan terjadi pada 2009.

Pertemuan itu difokuskan untuk menghimpun beragam masukan mengenai kondisi masyarakat serta langkah-langkah nan diperlukan guna mendukung percepatan penyelesaian beragam persoalan nan tetap dihadapi.

Menkeu mengungkapkan dirinya telah mengikuti perkembangan penyelesaian persoalan Montara sejak beberapa tahun lalu. Bersama Ferdi Tanoni, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB, Purbaya mengaku juga pernah tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Montara pada 2018.

"Saya dan Pak Ferdi pernah bersama-sama tergabung dalam Satgas Montara sekitar 2018. Dalam pertemuan ini, kami berbincang mengenai perkembangan kondisi masyarakat NTT, khususnya mereka nan terdampak kerugian lingkungan dan kerugian ekonomi akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada tahun 2009," ucap Purbaya.

Menurutnya, persoalan nan ditimbulkan akibat tumpahan minyak Montara tidak hanya berangkaian dengan pencemaran lingkungan, tetapi juga berakibat langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat pesisir.

Selama bertahun-tahun, nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan, aktivitas budidaya rumput laut terganggu, dan pelaku upaya mini nan berjuntai pada sektor kelautan turut mengalami penurunan pendapatan.

Oleh lantaran itu, penyelesaian persoalan Montara perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mengintegrasikan aspek pemulihan lingkungan, pemulihan ekonomi masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak.

Purbaya menegaskan pemulihan kondisi wilayah menjadi bagian krusial agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara normal.

Dalam perbincangan berbareng warga, Purbaya juga menyampaikan rencana pemerintah untuk mengirimkan tim riset guna melakukan kajian komprehensif terhadap kondisi lingkungan di area terdampak.

Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan langkah-langkah pemulihan sehingga ekosistem pesisir dapat kembali mendukung kehidupan masyarakat sebagaimana sebelum terjadinya pencemaran.

"Selain tukar rugi, nan paling krusial adalah gimana wilayah ini dapat kembali hidup seperti sediakala. Karena itu, kami bakal mengupayakan pengiriman tim riset untuk memastikan langkah-langkah pemulihan nan diperlukan. Seluruh hasil pertemuan ini bakal saya laporkan kepada Bapak Presiden," ujar Purbaya.

Ia juga menyampaikan pemerintah bakal memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar beragam upaya penanganan dapat melangkah secara terpadu.

Dukungan ini Purbaya minta bisa mempercepat penyelenggaraan beragam program nan dibutuhkan masyarakat, baik dalam aspek pemulihan lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selain membahas pemulihan lingkungan, pertemuan tersebut juga menyoroti perkembangan penyelesaian penyaluran kewenangan tukar rugi bagi masyarakat nan terdampak.

Purbaya menegaskan pemerintah terus mengawal proses tersebut agar dilaksanakan sesuai ketentuan nan bertindak dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, akuntabilitas, dan rasa keadilan bagi masyarakat.

"Kami juga membahas beragam perihal mengenai upaya penyelesaian penyaluran kewenangan tukar rugi bagi masyarakat terdampak. Aspirasi masyarakat perlu terus dikawal agar proses penyelesaiannya melangkah dengan baik sesuai ketentuan nan berlaku," ungkap Menkeu.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]