Purbaya Tegaskan Anggaran Universitas Republik Indonesia Masih Dikaji

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap belum bisa memastikan anggaran untuk lembaga baru nan dibentuk pemerintah yakni, Universitas Republik Indonesia (URI).

Purbaya mengungkapkan pembiayaan lembaga pendidikan tersebut kemungkinan bakal berangkaian dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

"URI kelak sebagian dari biaya itu.. saya gatau bakal cek lagi. jika ga salah ada hubungan dengan Kementerian Diktisaintek," kata Purbaya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (23/7/2026).

Dia juga belum bisa memastikan URI bakal berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Nanti kita lihat lagi," katanya.

Presiden Prabowo Subianto telah resmi membentuk lembaga baru di bagian pendidikan nan mengintegrasikan pengelolaan sekolah unggulan, perguruan tinggi, hingga pengembangan sumber daya manusia untuk kementerian/lembaga dan badan upaya milik negara.

Lembaga itu diberi nama, Universitas Republik Indonesia (URI) dan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK). Lembaga itu dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur URI nan baru dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (22/7/2026).

Gubernur URI Donny Ermawan, setelah pelantikan, mengatakan pihaknya tetap menyusun anggaran nan dibutuhkan untuk URI.

"Belum ada sedang kita susun. Kita sedang rinci. Kalau nan sekolah unggulan kan sudah ada di Kementerian Dikti ya, itu sudah teranggarkan nan sudah membangun empat sekolah unggulan itu sudah ada. Tapi kita sedang menyiapkan untuk akhir tahun ini dan juga untuk tahun depan," tuturnya.

Usai dilantik Prabowo, Donny menjelaskan pembentukan lembaga tersebut merupakan bagian dari perhatian Prabowo terhadap pembangunan SDM, khususnya dalam menyiapkan calon-calon pemimpin Indonesia di masa depan.

"Pak Presiden sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan. Beliau mau mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan beberapa pendidikan nan sudah ada saat ini," kata Donny.

Rencananya ada 10 kampus milik negara bernama, Universitas Republik Indonesia, nan bakal dibangun. Selain itu, BPPK juga bakal mengintegrasikan sejumlah lembaga seperti Sekolah Unggulan Garuda, Universitas Republik Indonesia, hingga Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Donny menjelaskan, nantinya ada tiga lembaga nan menjadi kewenangan BPPK alias Gubernur URI, ialah Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara.

"Ini semua mengenai dengan pendidikan, pembinaan, dan penyiapan sumber daya manusia ke depan, baik untuk pemerintahan maupun BUMN," katanya.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]