ARTICLE AD BOX
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) M. Qodari membeberkan upaya pemerintah untuk menjaga sistem kelistrikan nasional, agar gangguan seperti pemadaman listrik di Jawa-Bali tidak kembali terulang.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pasokan daya primer, peningkatan kesiapan pembangkit listrik, hingga percepatan transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT).
Qodari mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menginstruksikan PT PLN (Persero) untuk memastikan seluruh kebutuhan daya primer tersedia sesuai jumlah dan spesifikasi nan dibutuhkan.
"Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan kesiapan daya primer sesuai jumlah dan spesifikasi nan dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama," jelas Qodari dalam keterangan resmi, Kamis (2/7/2026).
Menurut Qodari, beragam langkah tersebut tidak hanya mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa pascagangguan, tetapi juga memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pasokan listrik.
Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada 25 Juni 2026 telah mengumpulkan seluruh pemilik badan upaya pembangkitan, baik dari PLN Group maupun Independent Power Producer (IPP), guna memperkuat komitmen berbareng dalam menjaga keahlian operasional pembangkit, khususnya di Sistem Jawa-Bali.
Ke depan, lanjut Qodari, pemerintah bakal memperketat pengawasan dan mitigasi akibat di seluruh rantai pasok daya primer, mulai dari perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan persediaan energi, hingga koordinasi operasional antarpemangku kepentingan.
"Pemerintah bakal terus memperkuat pengawasan dan mitigasi akibat di seluruh rantai pasok daya primer, mulai dari perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan persediaan energi, hingga koordinasi operasional antarpemangku kepentingan, agar kondisi serupa dapat dicegah sedini mungkin dan masyarakat tetap mendapatkan jasa listrik nan stabil dan berkelanjutan," katanya.
Di sisi lain, Qodari juga memandang adanya akibat dari dinamika ekonomi global, perubahan nilai energi, dan nilai tukar Rupiah teradap Dolar AS, terhadap sektor ketenagalistrikan.
Pasalnya, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dipengaruhi dugaan makro terutama nilai tukar, Indonesian Crude Price (ICP), dan inflasi.
"Kenaikan pada variabel - variabel tersebut berpotensi meningkatkan BPP tenaga listrik, terutama lantaran sebagian komponen biaya operasional termasuk pembelian bahan bakar khususnya batu bara, gas dan BBM serta pembelian listrik swasta tetap menggunakan formula berbasis USD. Selain itu pengembalian pinjaman luar negeri dalam valas juga mempengaruhi biaya operasional perusahaan," katanya.
Namun menurut Qodari, dari kondisi ini tetap belum bakal mengganggu jasa penyediaan tenaga listrik, lantaran pemerintah telah mengalokasikan subsidi listrik untuk mengakomodasi perubahan dugaan makro itu.
Adapun untuk mengantisipasi akibat perubahan itu, pemerintah dan PLN telah melakukan beragam langkah mitigasi. Seperti efisiensi operasional, pengelolaan akibat nilai tukar alias hedging terhadap kurs, optimasi pemanfaatan daya primer domestik, serta diversifikasi bauran energi.
"Sejak 21 Juni 2026 tidak terjadi lagi pemadaman akibat kekurangan daya. Daya bisa pasok tercatat sebesar 28.625 MW, lebih tinggi dari beban puncak 27.929 MW, dengan persediaan operasi 695 MW alias berstatus siaga," katanya.
Percepat Pengembangan EBT
Selain memperkuat sistem nan telah ada, pemerintah juga menyiapkan pengembangan kapabilitas pembangkit listrik melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034. Dalam periode tersebut, direncanakan penambahan kapabilitas pembangkit baru sebesar 69,5 Giga Watt (GW).
Dari total kapabilitas tersebut, sebanyak 42,6 GW alias sekitar 61% berasal dari daya baru terbarukan. Sementara itu, sistem penyimpanan energi, seperti baterai dan PLTA pumped storage, bakal menyumbang 10,3 GW alias sekitar 15%.
"Sementara pembangkit fosil sebesar 16,6 GW alias 24% bakal didominasi pembangkit berbahan bakar gas untuk menjaga elastisitas dan keandalan sistem," imbuhnya.
(wia)
Addsource on Google

1 jam yang lalu
2







English (US) ·
Indonesian (ID) ·