Rezim Kian Otoriter, Hapuskan Pemilu Demi Cegah Oposisi Berkuasa

14 jam yang lalu 3

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Nikaragua Daniel Ortega menyatakan negaranya tidak bakal lagi menggelar pemilihan umum demi mencegah golongan oposisi merebut kekuasaan. Pernyataan nan disampaikan dalam peringatan 47 tahun Revolusi Sandinista 1979 itu menjadi sinyal terbaru semakin menguatnya konsolidasi kekuasaan rezim Ortega, nan telah memimpin negara tersebut sejak 2007.

Dalam pidatonya, Ortega menegaskan pemerintah bakal menggandeng Majelis Nasional nan dikuasai partainya untuk menyusun patokan baru guna memperkuat kekuasaan pemerintah.

"Tidak bakal ada lagi pemilihan di sini sehingga mereka (partai oposisi) dapat mencoba merebut pemerintahan, merebut kekuasaan," kata Ortega, seperti dikutip The Guardian, Selasa (21/7/2026).

"Kami memerlukan undang-undang nan membangun tembok, penghalang, terhadap para perencana kudeta dan pengkhianat nan menjual negara mereka," imbuhnya.

Pernyataan pemimpin berumur 80 tahun itu dinilai sebagai eskalasi besar dibanding kebijakan-kebijakan sebelumnya nan telah mengikis kerakyatan di negara Amerika Tengah tersebut. Selama ini, Ortega dan istrinya nan juga menjabat sebagai wakil presiden, Rosario Murillo, telah lama dituduh mempersempit ruang politik dan membungkam oposisi.

Analis senior Amerika Latin dari Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), Tiziano Breda, menilai langkah tersebut mempertegas perubahan Nikaragua menuju pemerintahan family nan semakin otoriter.

"Dengan keputusan ini, Ortega dan Murillo telah mengukuhkan transisi negara menuju kediktatoran family sepenuhnya," ujarnya.

Menurut Breda, pasangan Ortega-Murillo semakin cemas bahwa ruang politik sekecil apapun dapat memicu munculnya oposisi nan menakut-nakuti kekuasaan mereka.

"Alih-alih menggelar pemilihan nan curang, mereka memilih untuk menghilangkan persaingan elektoral sama sekali," katanya.

Secara konstitusional, Nikaragua semestinya menggelar pemilu pada tahun depan. Namun Ortega tidak menjelaskan apakah pemilu bakal dibatalkan sepenuhnya alias hanya menutup kesempatan oposisi untuk ikut bertarung. Pada pemilu 2021, rezimnya telah melarang sejumlah partai politik serta memenjarakan seluruh calon presiden dari kubu oposisi sebelum pemungutan bunyi berlangsung.

Langkah memperkuat kekuasaan Ortega juga terlihat melalui reformasi konstitusi nan disahkan tahun lalu. Aturan baru tersebut memperpanjang masa kedudukan presiden dari lima menjadi enam tahun serta mengangkat Rosario Murillo ke posisi wakil presiden bersama. Amerika Serikat sebelumnya menyebut pemerintahan pasangan itu sebagai "kediktatoran Murillo-Ortega".

Dalam pidato nan sama, Ortega juga kembali menyerang Amerika Serikat. Ia menuduh Washington melakukan operasi terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada Januari lalu.

"Dengan segenap kekuatan mereka, mereka menyerbu istana presiden... Mereka membunuh seluruh pasukan keamanan di sana dan membawa mereka ke Amerika Serikat untuk dipenjara. Ini mengerikan," kata Ortega.

Ortega kembali membenarkan kebijakan kerasnya dengan menyebut langkah tersebut diperlukan untuk menghadapi "para perencana kudeta" nan menurutnya berada di kembali gelombang demonstrasi nasional pada 2018.

Namun beragam organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mencatat penumpasan terhadap tindakan protes itu menewaskan lebih dari 350 orang, melukai ratusan lainnya, memenjarakan ribuan warga, serta memaksa nyaris 1 juta masyarakat mengungsi.

(luc/luc)

Add