Saatnya Laksamana Muhammad Ali Memimpin TNI: Menjaga Keseimbangan Politik dan Soliditas Antarmatra

Selamat Ginting
Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

MUTASI dan rotasi perwira tinggi TNI nan diperkirakan berjalan pada Agustus–September 2026 bakal menjadi salah satu keputusan strategis Presiden Prabowo Subianto. Di antara sejumlah kedudukan krusial nan kemungkinan mengalami pergantian, posisi Panglima TNI merupakan nan paling menentukan arah organisasi militer sekaligus mengandung pesan politik nan kuat.

Dari perspektif profesionalisme militer, senioritas, pengalaman, dan keseimbangan antarmatra, nama Laksamana Muhammad Ali merupakan figur nan paling layak dipertimbangkan sebagai Panglima TNI berikutnya.

Muhammad Ali, lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1989, saat ini berumur 59 tahun empat bulan. Ia adalah perwira tinggi bintang empat paling senior di lingkungan TNI. Bahkan, dia lebih dulu memperoleh pangkat bintang empat dibandingkan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak (Akmil 1992), KSAU Marsekal M. Tonny Harjono (AAU 1993), Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita (Akmil 1991), maupun Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Akmil 1991).

Faktor senioritas memang bukan satu-satunya ukuran dalam promosi jabatan. Namun, dalam tradisi organisasi militer, senioritas tetap menjadi salah satu instrumen krusial untuk menjaga legitimasi, rasa keadilan, dan stabilitas internal.

Muhammad Ali telah menjabat Kepala Staf Angkatan Laut sejak Desember 2022, menggantikan Laksamana Yudo Margono. Artinya, dia telah memimpin Angkatan Laut selama nyaris empat tahun, tepatnya sekitar tiga tahun delapan bulan. Rentang waktu tersebut memberi ruang nan cukup bagi seorang kepala staf angkatan untuk menunjukkan kapabilitas kepemimpinan strategis sebelum dipercaya memimpin seluruh TNI.

Politik Simbolik

Dari perspektif politik, pergantian Panglima TNI juga mempunyai dimensi simbolik. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perwira nan menduduki kedudukan strategis mempunyai kedekatan historis dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak sama-sama pernah menjabat Komandan Paspampres. Sementara KSAU Marsekal M. Tonny Harjono pernah menjadi Sekretaris Militer Presiden sekaligus ajudan Presiden Jokowi.

Kedekatan tersebut tentu tidak dapat dijadikan ukuran tunggal kompetensi seseorang. Namun dalam politik demokrasi, persepsi publik juga merupakan bagian dari modal legitimasi.