Seberapa Sehat APBD Jakarta Buat Lunasi Obligasi Rp3,5 T di 2034?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi wilayah senilai Rp3,5 triliun pada 2027. Surat utang itu dirancang dengan tenor tujuh tahun namalain jatuh tempo pada 2034.

Dana nan terhimpun dalam surat utang alias nan dikenal dengan istilah municipal bonds itu bakal digunakan untuk membiaya proyek-proyek strategis penduduk Jakarta, seperti LRT rute Velodorme-Dukuh Atas, rumah sakit umum wilayah (RSUD), unit sekolah, embung, polder, hingga prasarana publik lainnya.

Lantas, apakah kapabilitas fiskal DKI Jakarta mempunyai keahlian untuk melunasi utang tersebut?

Pakar Kebijakan dan Pembangunan Berkelanjutan Setyo Budiantoro, nan juga merupakan Senior Adviser The PRAKARSA serta Senior Expert di Sekretariat Nasional SDGs mengatakan, akuntabilitas maupun kapabilitas fiskal Jakarta berada dalam kondisi nan sangat baik sehingga tidak perlu menimbulkan kekhawatiran kalangan investor.

"Menurut saya, dari sisi akuntabilitas dan kesehatan fiskal, Jakarta tidak mempunyai persoalan nan berarti. Investor juga tidak perlu cemas mengenai keahlian fiskalnya," kata Setyo dikutip dari keterangan tertulis, Senin (3/8/2026).

Bila merujuk pada kondisi APBD DKI Jakarta, untuk tahun anggaran 2026 kapasitasnya mencapai sekitar Rp81,32 triliun. Nilai itu setara dengan Rp 71,45 triliun pendapatan daerah, dan penerimaan pembiayaan wilayah Rp 9,87 triliun.

Hingga kuartal II-2026, realisasi pendapatan original wilayah alias PAD telah mencapai sekitar Rp26,65 triliun alias nyaris delapan kali lipat lebih besar dibandingkan nilai obligasi nan direncanakan sebesar Rp3,5 triliun. Target PAD sendiri apalagi mencapai Rp 57,67 triliun pada 2026 dari total pendapatan wilayah Rp 71,45 triliun.

PAD nan ditargetkan terkumpul Rp 57,67 triliun itu pun sebagian besar ditopang oleh pajak wilayah Rp 49,89 triliun, serta retribusi wilayah Rp 2,21 triliun.

Meski dari sisi kapabilitas fiskal mencukupi, Setyo mengingatkan publikasi obligasi tetap kudu diarahkan untuk membiayai proyek-proyek produktif nan mempunyai faedah ekonomi dan sosial jangka panjang.

Ia menjelaskan, tren dunia saat ini mengarah pada publikasi thematic municipal bond, seperti green bond, social bond, maupun sustainability bond. Setiap obligasi perlu mempunyai tema nan jelas beserta proyek dasar alias underlying project nan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pada akhirnya obligasi kudu mempunyai akibat nan terukur. Karena itu diperlukan expenditure report dan impact report nan menjelaskan proyek apa saja nan menjadi underlying project, sekaligus perkembangan output maupun outcome nan dihasilkan setelah obligasi diterbitkan," tegas Setyo.

Menurut Setyo, kerangka laporan dari pemanfaatan obligasi terukur itu telah menjadi praktik internasional melalui pedoman International Capital Market Association (ICMA) maupun standar obligasi berkepanjangan di area ASEAN.

Ia juga menilai pemilihan tenor tujuh tahun merupakan keputusan nan logis lantaran memberikan ruang bagi Jakarta untuk memaksimalkan faedah ekonomi proyek sebelum memasuki masa pelunasan.

"Harapannya, dalam waktu tujuh tahun faedah ekonomi dari proyek sudah mulai dirasakan sehingga pada saat jatuh tempo pemerintah mempunyai kapabilitas nan cukup untuk melunasi obligasi. Kalau tenornya terlalu pendek, beban pembayaran bakal terasa lebih berat," ujar Setyo.

Dari perspektif investor, Setyo mengatakan terdapat dua aspek utama nan menjadi pertimbangan, ialah keberlanjutan fiskal pemerintah wilayah serta kredibilitas proyek nan dibiayai.

Investor tidak hanya memandang keahlian pemerintah bayar kupon dan pokok obligasi, tetapi juga mau memastikan bahwa proyek nan dibiayai betul-betul memberikan faedah nyata bagi masyarakat.

"Kalau menggunakan skema social bond, misalnya, penanammodal mau memandang sejauh mana proyek tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau proyeknya di bagian pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, alias sektor lainnya, mereka mau memandang output maupun outcome nan betul-betul dihasilkan," tuturnya.

Setyo menambahkan bahwa proyek-proyek nan menjadi dasar publikasi obligasi sebaiknya dipetakan secara jelas terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Menurutnya, aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan kudu menjadi bagian dari perencanaan sejak awal agar publikasi obligasi mempunyai kredibilitas tinggi sekaligus terhindar dari praktik greenwashing.

"Yang krusial adalah memastikan isu-isu material betul-betul diperhatikan. Seluruh klaim keberlanjutan kudu dapat diverifikasi. Kalau tidak, ada akibat greenwashing, ialah seolah-olah ramah lingkungan padahal implementasinya tetap bermasalah," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan nilai obligasi nan bakal diterbitkan pemprov bukan persoalan bagi kondisi fiskal DKI Jakarta. Ia meyakini pemerintah provinsi mempunyai keahlian untuk memenuhi tanggungjawab pembayaran hingga jatuh tempo.

"Sebenarnya obligasi Rp3,5 triliun bagi Jakarta itu bukan sebuah hambatan, dan pasti Jakarta bakal bisa menyelesaikannya dengan baik, siapa pun nan bakal menjadi gubernur di Jakarta. Makanya kenapa kemudian tenornya tujuh tahun," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta.

Pramono menjelaskan, publikasi obligasi merupakan salah satu skema creative financing nan disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Ia mengatakan proses tersebut juga telah melangkah sesuai ketentuan dan memperoleh support dari pemerintah.

"Memang obligasi wilayah ini adalah salah satu corak creative financing nan kami lakukan. Tetapi memang di dalam aturan, sekarang ini kami sudah mendapatkan support alias persetujuan dari Kemenko Perekonomian," ujarnya.

Meski demikian, Pramono memastikan tetap bakal berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebelum merealisasikan publikasi obligasi tersebut.

"Apa pun itu, sebagai gubernur, saya juga pasti bakal mendengarkan apa nan menjadi masukan dan saran dari Kemendagri. Sehingga dengan demikian, pada waktunya nanti, saya pasti bakal berbincang dengan Bapak Mendagri," katanya.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]