Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Kabupaten Bandung Gelar MPLS

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menghadiri Pembukaan MPLS SRT 4 Kabupaten Bandung Tahun Pelajaran 2026/2027.(MI/NAVIANDRI)

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bandung terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional di bagian pendidikan. Salah satunya melalui support terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat, sebagai upaya memperluas akses pendidikan berbobot bagi masyarakat sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Komitmen tersebut diungkapkan Bupati Bandung Dadang Supriatna saat menyambut kunjungan kerja Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman pada agenda open house dan pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Kabupaten Bandung Tahun Pelajaran 2026/2027, Rabu (5/8).

Kegiatan tersebut menjadi momentum dimulainya operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Kabupaten Bandung sebagai bagian dari program prioritas nasional nan diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berbobot sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Dudung menerangkan, setiap anak Indonesia mempunyai kewenangan nan sama untuk memperoleh pendidikan terbaik tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga. Karena itu pemerintah memastikan kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi seorang anak untuk berguru dan meraih cita-cita. Di situlah Sekolah Rakyat hadir.

"Sekolah Rakyat bukan hanya menghadirkan gedung pendidikan nan representatif, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter, peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045," ucapnya.

Dia mengapresiasi sinergi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Bandung. Selain itu jug penyedia jasa konstruksi, hingga seluruh pihak nan telah bekerja keras menyelesaikan pembangunan sekolah dalam waktu nan relatif singkat.

"Kolaborasi antara kementerian dan pemerintah wilayah menjadi kunci sehingga pembangunan ini dapat selesai sesuai sasaran dan segera dimanfaatkan masyarakat," tuturnya.

94 SEKOLAH LAKSANAKAN MPLS

Plt Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Kuswara melaporkan bahwa hingga 4 Agustus 2026, pembangunan Sekolah Rakyat permanen menunjukkan perkembangan nan sangat baik. Dari sasaran awal 104 lokasi, sebanyak 96 letak telah berkontrak.

Sebanyak 94 letak telah siap melaksanakan MPLS, dengan lebih dari 62 letak telah beraksi dan melibatkan sekitar 21.600 siswa di seluruh Indonesia.

"Khusus untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Kabupaten Bandung, sekolah berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektare dengan total luas gedung sekitar 26.700 meter persegi," bebernya.

Kuswara menyebut fasilitas  nan tersedia meliputi gedung sekolah, pondok siswa, rumah susun guru, kantin, dapur, gedung serbaguna, masjid, rumah ibadah, guest house, hingga sarana olahraga.

"Pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bandung merupakan bagian dari paket pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Barat dengan nilai perjanjian sekitar Rp260 miliar. Kami berambisi seluruh akomodasi ini dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik agar memberi faedah dalam jangka panjang," imbuhnya.

Pada kesempatan nan sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terdapat 56 Sekolah Rakyat permanen nan memulai MPLS dan secara berjenjang bakal bertambah hingga 93 sekolah permanen beraksi pada tahun ini.

Robben mengungkapkan bahwa ribuan siswa telah mengikuti proses pembelajaran, meskipun tetap terdapat tantangan, di antaranya keterbatasan akses transportasi bagi sebagian peserta didik dan kebutuhan tenaga pendidik.