Sensus Ekonomi: Merekam Perubahan, Menyiapkan Masa Depan

(MI/Seno)

TAHUN 2026 menjadi tahun krusial dalam memotret ekonomi Indonesia. Sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), melibatkan lebih dari 251 ribu petugas lapangan. Pelaksanaannya telah memasuki bulan kedua dan bakal mendata jutaan pelaku upaya di Indonesia, termasuk di tingkat keluarga. Sensus ekonomi kali ini menjadi potret komplit pertama perekonomian Indonesia pasca-pandemi covid-19.

Sepuluh tahun lalu, membuka upaya mungkin identik dengan menyewa ruko, memasang papan nama di depan toko, dan menunggu pembeli datang. Hari ini, kondisinya jauh berbeda. Seseorang dapat menjalankan upaya hanya bermodal telepon genggam. Produk dipasarkan melalui media sosial, pembayaran dilakukan lewat QRIS alias dompet digital, pesanan datang dari beragam wilayah melalui marketplace, sementara promosi dibantu oleh kepintaran buatan (artificial intelligence).

Dalam waktu relatif singkat, wajah perekonomian Indonesia berubah drastis. Berbagai aktivitas dan pekerjaan baru nan belum pernah dikenal pada sensus ekonomi sebelumnya telah banyak bermunculan. Usaha nan dulu identik dengan gedung fisik, sekarang telah berkembang, tak kudu kasatmata. Banyak pelaku upaya rumahan bisa menjangkau pasar nasional, apalagi internasional, hanya melalui seperangkat gawai. Digitalisasi telah mengubah langkah masyarakat memproduksi, mendistribusi, sekaligus mengonsumsi peralatan dan jasa.

Perubahan tersebut terjadi begitu sigap dan memerlukan penyesuaian kebijakan nan tepat. Namun, kondisi perubahan itu baru bakal terjawab setelah SE2026 selesai. Pendataan ini bukan sekadar untuk mengetahui berapa jumlah pelaku usaha, melainkan untuk merekam gimana perubahan struktur ekonomi Indonesia, sektor mana nan tumbuh pesat, gimana struktur biaya di setiap sektor usaha, dan di mana penyerapan tenaga kerja tertinggi. Pada akhirnya, respons kebijakan publik nan dibutuhkan kudu bisa menjawab perubahan tersebut sebagai modal krusial bagi Indonesia menjadi negara maju.

MANFAAT UNTUK SEMUA

Di era di mana opini publik banyak terbentuk di media sosial, SE2026 terkadang dinarasikan oleh sebagian pihak seolah-olah berangkaian dengan pajak, pengungkapan info sensitif, alias kepentingan di luar statistik. Narasi berulang seperti ini dapat membentuk persepsi nan keliru. Padahal faktanya, SE2026 adalah aktivitas statistik murni nan diselenggarakan rutin setiap sepuluh tahun sekali sesuai petunjuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Tidak ada info individu, baik pelaku upaya maupun rumah tangga, nan dipublikasikan.

Seluruh info nan dikumpulkan diolah melalui proses anonimisasi (penghapusan info individu) sehingga nan dirilis untuk publik hanyalah info statistik dalam corak agregat. Jaminan keamanan dan kerahasiaan info tersebut mempunyai landasan norma nan kuat. Undang-Undang No 16 Tahun 1997 mewajibkan responden memberikan keterangan nan diperlukan dalam penyelenggaraan statistik.

Pada saat nan sama, undang-undang tersebut juga mewajibkan kerahasiaan dari info nan diperoleh. Dengan demikian, info nan diberikan responden tidak dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan, penegakan hukum, ataupun dipublikasikan dalam corak identitas perseorangan maupun perusahaan. Menjawab pertanyaan secara betul dan jujur bakal dijamin kerahasiaannya. Semakin komplit info nan terkumpul, semakin tepat kebijakan nan diambil. Manfaat SE2026 pada akhirnya bakal dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Bagi pemerintah, SE2026 jelas menjadi kompas untuk kemajuan masa depan. Pengalaman dari hasil SE2016 menunjukkan sekitar 44% upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami hambatan permodalan akibat sulitnya akses kredit. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar penguatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) nan hingga sekarang telah dimanfaatkan oleh jutaan pelaku upaya dengan kembang terjangkau.

Data sensus ekonomi juga membantu pelaku upaya memahami struktur biaya dan kesempatan upaya di wilayahnya. Alfred Weber pada awal abad ke-19 mengungkapkan teori letak industri bahwa untung upaya tidak hanya ditentukan oleh besarnya penjualan, tetapi juga oleh keahlian menekan biaya produksi, terutama biaya transportasi dan distribusi.

Struktur dan biaya produksi untuk jenis upaya nan sama dapat berbeda antarwilayah. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap tingkat efisiensi dan profitabilitas nan diperoleh pelaku usaha. Melalui hasil SE2026, beragam aspek penyebab inefisiensi dapat diidentifikasi sehingga pemerintah bisa merumuskan kebijakan nan lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Selain itu, hasil SE2026 juga dapat digunakan untuk memetakan ekosistem upaya di setiap wilayah. Pemetaan ini krusial agar pemerintah bisa menciptakan lingkungan upaya nan mendorong setiap pelaku upaya untuk terus berkembang alias naik kelas. Usaha mikro diharapkan tumbuh menjadi upaya kecil, upaya mini berkembang menjadi upaya menengah, dan upaya menengah beralih bentuk menjadi upaya besar.

Proses peningkatan skala upaya tersebut memerlukan ekosistem upaya nan saling mendukung, mulai dari kemudahan memperoleh bahan baku, akses pembiayaan, pemanfaatan teknologi, hingga ekspansi jaringan pemasaran. Dengan ekosistem nan kuat, produktivitas upaya bakal meningkat dan pada akhirnya memberikan akibat nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PENGALAMAN SENSUS NEGARA LAIN

Pengalaman beragam negara memberikan satu pelajaran penting. Keberhasilan sensus ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya nan dialokasikan. Justru aspek nan paling menentukan adalah kesediaan masyarakat dan pelaku upaya untuk menjawab pertanyaan dan memberikan info nan benar. Tanpa partisipasi responden, negara hanya bakal mempunyai kepingan info nan tidak lengkap. Potret ekonomi pun terkesan buram, tidak jelas.

Itu sebabnya, banyak negara mewajibkan masyarakatnya untuk menjawab pertanyaan dalam sensus ekonomi, apalagi menjatuhkan hukuman terhadap mereka nan menolak alias memberikan info nan tidak benar. Misalnya di Amerika Serikat, penolakan untuk menjawab sensus ekonomi dapat dikenai denda hingga US$5.000, sedangkan pemberian info nan tidak betul justru dendanya mencapai US$10.000.

Sementara di Jepang, Statistics Act mengatur hukuman denda hingga 500.000 yen. Kebijakan tersebut diterapkan, bukan lantaran pemerintah mau menghukum warganya, melainkan lantaran statistik resmi negara dipandang sebagai peralatan publik (public good) nan menyangkut rencana hidup orang banyak.

Data nan diberikan oleh satu pelaku upaya mungkin dianggap kecil, tapi ketika digabungkan dengan jutaan upaya lainnya, info tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan nan dapat memengaruhi seluruh masyarakat. Kita bisa belajar dari Tiongkok, di mana hasil sensus ekonomi mereka sukses mengidentifikasikan pesatnya pertumbuhan sektor ekonomi digital, jasa modern, dan bertambahnya jutaan entitas upaya baru. Data statistik tersebut selanjutnya menjadi dasar pemerintah dalam mengarahkan investasi, memperkuat area industri, dan membikin kebijakan baru nan dapat mendukung perkembangan entitas upaya baru.

Saat ini, Indonesia tidak sendirian dalam melaksanakan sensus ekonomi. Sejumlah negara, seperti Malaysia, Jepang, Vietnam, dan Zimbabwe, juga menyelenggarakan aktivitas serupa pada periode nan sama. Bahkan, Malaysia, Jepang, dan Vietnam melaksanakannya setiap lima tahun, lebih sering daripada Indonesia nan melaksanakan sensus ini setiap sepuluh tahun.

Kemudian, jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia, kuesioner nan digunakan Indonesia relatif lebih sederhana dan tidak terlalu rinci. Pendekatan tersebut dipilih agar proses pencacahan lebih efisien, beban responden tetap ringan, tetapi tetap bisa menghasilkan info nan berkualitas.

Penyelenggaraan sensus ekonomi bukan sekadar mengumpulkan info sebanyak mungkin, melainkan memperoleh gambaran nan jeli mengenai kondisi perekonomian sebagai dasar untuk menyusun strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dibangun di atas pemahaman nan komprehensif mengenai kondisi nyata nan berasal dari info berkualitas.

Seperti diungkapkan oleh matematikawan sekaligus master info asal Inggris, Clive Humby, “Data is the new currency.” Ungkapan tersebut mengingatkan bahwa di era modern, info telah menjadi aset strategis nan menentukan kualitas pengambilan keputusan. Bagi pemerintah, nilai info bukan terletak pada aspek komersialnya, melainkan pada kemampuannya menghasilkan kebijakan nan lebih tepat sasaran bagi masyarakat. Karena itulah, kualitas info menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan penyelenggaraan sensus ekonomi.

Terkait dengan perihal itu, BPS melakukan penjaminan kualitas info secara berjenjang. Pemeriksaan anomali dilakukan sejak di lapangan oleh petugas dan pengawas, lampau diperiksa kembali oleh BPS kabupaten/kota, terverifikasi di BPS provinsi hingga pusat. Pengawasan berlapis ini ditujukan untuk memastikan bahwa info nan dihasilkan berbobot dan minim kesalahan.

SE2026 memerlukan partisipasi seluruh masyarakat dan pelaku usaha. Tidak semua orang dapat menyusun kebijakan negara, tetapi setiap orang dapat berkontribusi dengan memberikan info nan betul dan lengkap. Setiap jawaban nan diberikan dapat melahirkan info nan membantu pemerintah untuk merancang pembangunan secara lebih efektif, mendukung ekosistem upaya nan lebih baik, sehingga pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena pada akhirnya, ekonomi nan kuat selalu berasal dari info nan akurat.