Soal Kenaikan Gaji Kepala Daerah, Sri Sultan: Pemda Fokus Kelola Anggaran sesuai Prioritas

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X(MI/Agus Utantoro)

GUBERNUR DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menanggapi pertanyaan awak media mengenai wacana pemerintah pusat nan bakal meningkatkan gaji kepala daerah. Menurut dia, perihal tersebut diserahkan ke pemerintah pusat.

"Saya tidak tahu, itu terserah pusat, keputusan Presiden. Kalau meningkatkan penghasilan kepala wilayah kan itu putusan Presiden, tidak bisa diintervensi siapa pun," kata Sri Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (5/8).

Menurut dia, penghasilan kepala wilayah dari dulu sampai sekarang sama saja. Sebagai Gubernur dirinya pun tidak bisa meningkatkan penghasilan sendiri lantaran bakal menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sultan pun mengomentari mengenai tantangan utama dari kondisi perekonomian saat ini. Menurut dia, pemerintah wilayah tidak sekadar melakukan efisiensi, tetapi juga memastikan sistem manajemen anggaran bisa konsentrasi sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. 

Bahkan, dia pun tidak mempermasalahkan penundaan penyelenggaraan program tertentu demi konsentrasi penggunaan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan, ialah menangani kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi daerah.

"Kalau perlu ditunda, ya ditunda. Anggaran kira-kira bisa (difokuskan untuk) memberikan support untuk menangani kemiskinan dan sebagainya," terang dia.

Menurut dia, pemerintah wilayah juga bisa menurunkan biaya operasional hingga 30%. Namun, jika dinilai tetap berlebih, anggaran itu juga bisa diturunkan. 

Menurut dia, penggunaan anggaran berangkaian dengan sistem manajemen, bukan masalah dipotong alias tidak dipotong, dihemat alias tidak dihemat. (AT/E-4)