Solusi Kolektif Atasi Pemangkasan Anggaran Perpusnas dan Krisis Literasi

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.(Dok. MPR)

WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendorong langkah nyata dan solusi kolektif untuk menjaga keberlanjutan aktivitas literasi nasional di tengah keterbatasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Hal ini merespons pemangkasan signifikan pagu anggaran Perpusnas untuk tahun 2026 nan berakibat pada penghentian sejumlah program strategis.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR pada Kamis (16/7), Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz mengungkapkan bahwa pagu anggaran tahun 2026 merosot tajam. Kondisi ini memaksa penghentian total program pembagian kitab cuma-cuma ke desa-desa dan taman referensi nan sebelumnya dinilai sukses.

Lestari Moerdijat, nan berkawan disapa Rerie, menegaskan bahwa aktivitas literasi tidak boleh terhenti meski menghadapi hambatan fiskal. Ia menekankan pentingnya menghidupkan semangat gotong royong dan produktivitas di semua lini. "Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat kudu diperkuat dengan tindakan nyata," ujar Rerie dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/7).

Urgensi Literasi dan Akses Bacaan

Data terbaru Perpusnas per Maret 2026 menunjukkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional tetap berada di nomor 40,6. Angka ini menempatkan literasi Indonesia dalam kategori rendah. Menurut Rerie, masalah utama bukan sekadar minat baca, melainkan rendahnya akses terhadap bahan referensi bermutu.

Untuk mengatasi perihal tersebut, Rerie mengusulkan beberapa langkah konkret:

• Peningkatan Peran Daerah: Mendorong pemerintah wilayah untuk lebih aktif memfasilitasi budaya baca.
• Kolaborasi Multi-pihak: Melibatkan bumi usaha, komunitas, dan pegiat literasi melalui skema kemitraan.
• Optimalisasi TBM: Memaksimalkan peran Taman Bacaan Masyarakat (TBM) nan tersebar di pelosok untuk menjangkau masyarakat.
• Reformasi Fiskal: Mendorong kebijakan fiskal ramah buku, termasuk penghapusan PPN kitab dan pajak kertas sebagai bahan baku.

Sebagai personil Komisi X DPR RI, Rerie mengingatkan bahwa literasi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Tanpa keahlian menelaah info nan baik, generasi penerus berisiko kehilangan daya saing dan menggerus kedaulatan bangsa di masa depan. Oleh lantaran itu, konsistensi program literasi menjadi nilai meninggal nan kudu diperjuangkan lintas sektor.