Standar Emas yang Digadaikan

(MI/Seno)

SELAMA nyaris dua dekade, Amerika Serikat menjadikan satu prinsip sebagai jagoan diplomasi nuklirnya di Timur Tengah: negara nan mau bekerja sama dengan teknologi nuklir sipil Amerika kudu menerima ‘standar emas’ komitmen untuk tidak memperkaya uranium alias memproses ulang bahan bakar jejak di dalam negeri. Uni Emirat Arab (UEA) menerimanya pada 2009 dan menjadi contoh nan terus dibanggakan Washington sebagai model kerja sama nuklir tenteram nan kondusif dari akibat proliferasi.

Pekan lalu, standar itu retak. Amerika Serikat menandatangani Perjanjian 123 dengan Arab Saudi yang, menurut sejumlah laporan dari Kongres dan media Amerika, berpotensi mengizinkan Riyadh memperkaya uranium di wilayahnya sendiri. Ini bukan sekadar perincian teknis dalam sebuah kesepakatan energi. Ini adalah momen ketika arsitek utama rezim nonproliferasi dunia membongkar fondasi nan dia bangun sendiri.

Alasan nan dikemukakan pemerintah Trump terdengar familier: kerja sama ekonomi, lapangan kerja berbobot tinggi di sektor nuklir Amerika, dan menjaga Arab Saudi agar tidak beranjak ke Rusia alias Tiongkok untuk teknologi reaktor. Argumen ini masuk logika secara komersial, tapi rentan secara strategis. Nonproliferasi bukan permainan bilateral. Begitu satu negara mendapatkan kewenangan pengayaan uranium tanpa syarat ‘standar emas’, negara lain di area nan sama bakal menuntut perlakuan setara, dan preseden itu susah dibatalkan begitu diberikan.

Kekhawatiran ini bukan spekulasi berlebihan. Timur Tengah adalah satu-satunya area di bumi saat ini di mana dua negara besar tengah bersaing secara terbuka soal kapabilitas nuklir sembari saling mencurigai niat masing-masing. Iran sendiri sedang menjadi sorotan setelah Washington mencurigai akomodasi bawah tanah baru di kompleks nan disebut Gunung Pickaxe. Jika Arab Saudi memperoleh kapabilitas pengayaan domestik dengan restu Amerika, argumen Teheran bahwa program nuklirnya ‘setara’ dengan kewenangan negara lain di area bakal semakin susah dibantah secara moral. Ini adalah logika perlombaan senjata klasik: begitu satu pihak mendapatkan kapabilitas baru, pihak lain merasa berkuasa menuntut perihal nan sama.

SYARAT POLITIK

Yang membikin kesepakatan ini lebih rumit adalah syarat politik nan belakangan diungkap Trump sendiri: kelanjutan perjanjian berjuntai pada normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Israel. Riyadh menegaskan hanya bakal melakukan itu jika ada langkah nyata menuju negara Palestina, sesuatu nan nyaris mustahil di bawah pemerintahan Israel saat ini. Nuklir sipil sedang dijadikan perangkat tawar dalam negosiasi geopolitik nan jauh lebih luas, menahan keputusan teknis nonproliferasi pada kalkulasi diplomatik jangka pendek.

Dinamika ini juga perlu dibaca dalam konteks persaingan pengaruh regional antara Arab Saudi dan UEA, dua monarki Teluk nan bersaing memperebutkan posisi sebagai mitra strategis utama Amerika. UEA menerima standar emas pada 2009 dengan akibat ketergantungan penuh pada pasokan bahan bakar dari luar. Jika Arab Saudi sekarang memperoleh kapabilitas pengayaan domestik tanpa batas nan sama, Abu Dhabi punya argumen kuat menuntut renegosiasi perjanjiannya sendiri. Washington, dengan begitu, tidak hanya berhadapan dengan akibat proliferasi vertikal antara Riyadh dan Teheran, tetapi juga akibat mendatar di antara sekutu-sekutu Teluknya sendiri.

Kongres Amerika sendiri belum sepenuhnya menyetujui kesepakatan ini, dan sejumlah personil telah menyuarakan kekhawatiran soal proliferasi. Tetapi tekanan komersial, miliaran dolar potensi investasi bagi perusahaan-perusahaan nuklir Amerika, adalah kekuatan nan historisnya jarang kalah dari kekhawatiran nonproliferasi jangka panjang, terutama ketika pesaing seperti Rusia dan Tiongkok siap mengisi kekosongan jika Amerika mundur.

SEJARAH

Sejarah diplomasi nuklir Amerika sendiri menunjukkan pola nan berulang: prinsip nan tampak tegas di atas kertas selalu punya ruang tawar ketika kepentingan strategis dan komersial cukup besar. India, nan bukan penanda tangan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT), tetap mendapat kerja sama nuklir sipil dari Amerika pada 2008 lewat pengecualian khusus, lantaran Washington memandang New Delhi sebagai penyeimbang Tiongkok. Pola serupa sekarang terulang dengan Arab Saudi. Setiap pengecualian nan diberikan membikin pengecualian berikutnya lebih mudah dijustifikasi, dan lambat laun mengikis makna ‘standar’ itu sendiri.

Bagi Indonesia, nan sedang mempertimbangkan pengembangan daya nuklir sipilnya sendiri, preseden ini layak dicermati. Bukan lantaran Indonesia berada di posisi tawar nan sama dengan Arab Saudi, melainkan lantaran kesepakatan ini menunjukkan bahwa rezim nonproliferasi global, nan selama ini dianggap norma nan relatif stabil, rupanya cukup elastis ketika berhadapan dengan kepentingan komersial dan strategis negara besar. Prinsip nan tampak baku dalam forum multilateral bisa dilonggarkan dalam negosiasi bilateral, tergantung siapa nan duduk di meja dan apa nan dipertaruhkan.

Arab Saudi mungkin mendapatkan reaktor dan kapabilitas pengayaannya. Akan tetapi, nan dipertaruhkan Amerika jauh lebih besar daripada itu: kredibilitas dirinya sendiri sebagai penjaga standar nonproliferasi nan selama ini menjadi pembeda antara kerja sama nuklir tenteram dan jalan menuju perlombaan senjata. Standar emas tidak retak lantaran tekanan dari luar. Ia digadaikan oleh tangan nan dulu menciptakannya.