Studi Doktoral Pangi Petakan Faktor Pembentuk Split Ticket Voting di 2 Daerah

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kiri), eks Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kedua kanan) dan pendiri Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago (kanan).(dok.Istimewa)

PENGAMAT politik sekaligus pendiri Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, meraih gelar ahli pada Program Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya melalui disertasi tentang faktor-faktor nan memengaruhi split ticket voting pada Pemilu Serentak 2019.

Dalam ujian terbuka nan digelar di Unair Surabaya, Senin, Pangi memaparkan disertasi berjudul Suatu Studi tentang Faktor-Faktor nan Memengaruhi Split Ticket Voting pada Pemilu Serentak di Sumatra Barat dan Nusa Tenggara Timur di bawah pengarahan Promotor Prof. Mohammad Asfar dan Kopromotor Prof. Ramlan Surbakti.

Pangi menjelaskan split ticket voting merupakan perilaku pemilih nan memberikan bunyi kepada satu partai politik pada pemilu legislatif, tetapi memilih pasangan calon presiden nan tidak didukung partai tersebut. Menurut dia, kejadian tersebut menjadi krusial dikaji lantaran Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama nan menyelenggarakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara serentak.

"Penelitian ini berangkat dari keterbatasan teori split ticket voting nan banyak dikembangkan dalam konteks Amerika Serikat. Model tersebut belum tentu sesuai dengan Indonesia nan menganut sistem presidensial multipartai dengan koalisi nan cair," katanya.

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap 1.600 responden, masing-masing 800 responden di Sumatra Barat dan 800 responden di Nusa Tenggara Timur (NTT). Data dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS).

Hasil penelitian menunjukkan tingkat split ticket voting di Sumatra Barat mencapai 37,5%, lebih tinggi dibandingkan NTT nan sebesar 20,2%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengambilan keputusan pemilih di kedua wilayah berbeda sehingga aspek nan memengaruhi perilaku memilih juga tidak sama.

Penelitian menguji empat variabel utama, ialah identifikasi partai (party identification alias Party-ID), orientasi isu, personalisasi kandidat, dan orientasi persamaan kepentingan. Hasilnya, Party-ID terbukti berpengaruh negatif terhadap split ticket voting di kedua wilayah. Semakin kuat kedekatan psikologis pemilih dengan partai politik, semakin mini kecenderungan mereka membagi pilihan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Sementara itu, orientasi rumor menunjukkan pengaruh nan berbeda. Di Sumatra Barat, perhatian terhadap rumor politik justru meningkatkan kecenderungan pemilih melakukan split ticket voting. Sebaliknya, di NTT, orientasi rumor memperkuat konsistensi pilihan sehingga menurunkan kecenderungan pembelahan suara.

Perbedaan juga ditemukan pada orientasi persamaan kepentingan. Di Sumatra Barat, kesamaan kepentingan antara pemilih dengan partai alias kandidat memperkuat konsistensi pilihan politik. Namun, di NTT, aspek tersebut justru mendorong pemilih membagi pilihan lantaran partai legislatif dan pasangan calon presiden dipersepsikan mewakili kepentingan nan berbeda.

Sebaliknya, personalisasi kandidat tidak berpengaruh signifikan terhadap split ticket voting di kedua provinsi.
"Keputusan pemilih lebih banyak ditentukan oleh Party-ID, isu, dan persamaan kepentingan daripada daya tarik figur kandidat," ujar Pangi.

Penelitian juga menemukan bahwa orientasi persamaan kepentingan menjadi variabel mediasi nan memperkuat hubungan antara Party-ID dan split ticket voting. Di Sumatra Barat, variabel tersebut memperkuat pengaruh Party-ID dalam menekan pembelahan suara, sedangkan di NTT justru meningkatkan kecenderungan pemilih membagi pilihan.

Menurut Pangi, kebaruan penelitiannya terletak pada pengembangan model split ticket voting nan lebih sesuai dengan karakter kerakyatan presidensial multipartai di Indonesia.

Selain itu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa aspek nan sama dapat menghasilkan pengaruh berbeda berjuntai pada karakter sosial-politik masing-masing daerah.

Ia menyimpulkan bahwa split ticket voting di Indonesia tidak semata-mata merupakan strategi pemilih untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antara pelaksana dan legislatif, melainkan hasil hubungan antara loyalitas terhadap partai, orientasi isu, persamaan kepentingan, serta konteks sosial-politik di setiap wilayah.

"Karena itu, penelitian ini menawarkan model split ticket voting nan kontekstual, multidimensional, dan lebih relevan untuk menjelaskan perilaku pemilih dalam kerakyatan presidensial multipartai di Indonesia," katanya. (Ant/P-3)