Sudaryono Jelaskan Alasan Larang SPPG Pakai Gas LPG 3 Kg-Beras SPHP

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan larangan penggunaan peralatan subsidi seperti LPG 3 kg (gas melon), beras SPHP, dan Minyakita dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah diperhitungkan sejak awal. Karena itu, dia memastikan patokan tersebut tidak bakal mengurangi kualitas maupun porsi makanan nan diterima para penerima manfaat.

Sudaryono menuturkan, peralatan bersubsidi memang diperuntukkan bagi masyarakat nan berkuasa sehingga tidak boleh digunakan dalam operasional dapur MBG atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

"Ya lantaran memang gini, peralatan subsidi itu memang kan jumlahnya terbatas, jadi memang tidak untuk.. termasuk juga support sosial juga kan tidak pakai peralatan subsidi ya. Karena memang jumlahnya terbatas sehingga agar diperdagangkan dan dibeli oleh orang-orang nan membutuhkan," kata Sudaryono saat ditemui di instansi Kementan, Jakarta, Selasa (28/7/2026) malam.

Ia pun memastikan anggaran MBG sebesar Rp15.000 per porsi telah disusun tanpa mengandalkan peralatan subsidi.

"Cukup, cukup. Sudah dihitung itu, sudah perhitungannya. Perhitungan Rp15.000 (per porsi) kemudian sekian-sekian, hitung-hitung itu sudah termasuk. Karena kan minyak goreng ini kan bukan bahan kan... semacam katalisator lah ya, jadi peralatan digoreng gitu. Jadi sebetulnya minyaknya itu kebutuhannya tidak sebesar, seperti misalnya kebutuhan ayam, telur, sayur, dan lain-lain," ujarnya.

Ia menegaskan petunjuk teknis MBG sejak awal memang mengatur larangan penggunaan peralatan subsidi.

"Memang juknis (petunjuk teknis) juklaknya (petunjuk pelaksanaan) begitu. Ya artinya sudah dihitung dengan kalkulasi tidak memakai peralatan subsidi. Ya jadi itu menjadi keharusan tidak boleh memakai Minyakita, tidak boleh memakai beras SPHP, dan gas melon 3 kg, nggak boleh. Karena (barang tersebut) memang diperuntukkan untuk nan memang memerlukan subsidi," jelas dia

Sudaryono juga membantah dugaan bahwa patokan tersebut merupakan kebijakan baru setelah dirinya menjabat sebagai Kepala BGN.

"Dari sisi kesesuaian harga, kemudian menjadi menu itu sudah dihitung. Jadi bukan ujug-ujug lantaran saya jadi Kepala (BGN), kemudian diputuskan terus kelak takutnya dikurangi, nggak. Dari awal memang begitu," tegas Sudaryono.

Selain itu, dia memastikan kualitas menu MBG tetap menjadi prioritas. BGN, kata dia, juga tengah menyiapkan sistem nan memungkinkan orang tua mengetahui menu nan dikonsumsi anak setiap hari sebagai corak transparansi.

"Jadi intinya kan gimana kita memastikan menyediakan menu nan dimakan oleh anak-anak ini satu aman, nan kedua kan bergizi," katanya.

"Kami mau melibatkan banyak pihak, termasuk orang tua. Jadi kami mau memastikan orang tua itu tahu bahwa negara kasih makan anaknya apa hari ini. Menunya apa, gizinya apa, kemudian diberikan jam berapa. Jadi kita mau transparansi di situ," sambung dia.

Lebih lanjut, Sudaryono juga mempersilahkan masyarakat mengawasi penyelenggaraan program dan melaporkan jika menemukan menu nan dinilai tidak layak.

"Kalau memang ada menu dilihat kasat mata layak nggak? Kalau dirasa nggak layak laporkan. Kita mau ada transparansi. Jadi semua orang boleh, nggak boleh ada eksklusivitas, nggak boleh ada sembunyi-sembunyi," ucap Sudaryono.

Menurutnya, keterbukaan krusial lantaran MBG menggunakan biaya nan berasal dari masyarakat.

"Ini duit rakyat dan kudu dipertanggungjawabkan ke rakyat. Ya, duit rakyat, duit pajak dari rakyat dan kudu diberikan kepada anak-anak kita," ujarnya.

Sudaryono menegaskan, BGN juga bakal menjaga kualitas jasa program agar bebas dari penyimpangan.

"Service level-nya mesti baguslah. Saya memastikan gimana service level-nya bagus. Menunya bagus, bergizi, aman, diterima dengan tepat waktu, kemudian dikerjakan dengan baik, tidak ada hengki-pengki, tidak ada gratifikasi, tidak ada jual titik, semua nan melanggar kita bersihkan semua ya," pungkas dia.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]