57 menit yang lalu
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dilarang menggunakan bahan baku bersubsidi seperti Minyakita. Sementara itu, perihal nan juga bertindak pada larangan penggunaan Gas Elpiji subsidi 3 Kg.
"SPPG tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo, dan tidak boleh memakai beras SPHP," ucapnya saat Konferensi Pers di Kantor BGN, Jakarta Senin (27/7/2026).
Jika ditemukan dapur MBG nan melanggar aturan, maka BGN bakal menindak dengan tegas apalagi membuka kesempatan untuk menutup dapur tersebut,
"Kalau ada, misalnya menemukan di soal media, silakan dilaporkan dapur mana menggunakan minyak kita, itu kelak kita bakal beri curhat. Akan kita beri teguran curhat peringatan, jika memang memang ngeyel bandel, ya kita tutup dapurnya," ucapnya.
Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Halim Perdanakusuma berjulukan 'Dapur Sehat Anak Bangsa' menyiapkan menu makan bergizi cuma-cuma (MBG) berisi menu ayam teriyaki, sayur buncis, nasi dan pisang, Jakarta Senin, (6/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Foto: Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Halim Perdanakusuma berjulukan 'Dapur Sehat Anak Bangsa' menyiapkan menu makan bergizi cuma-cuma (MBG) berisi menu ayam teriyaki, sayur buncis, nasi dan pisang, Jakarta Senin, (6/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Tak hanya dilarang menggunakan bahan baku bersubsidi, Sudaryono juga menekankan bahwa dapur MBG tetap menggunakan nilai referensi pemerintah (HAP) untuk pembelian komoditas bahan baku.
"Misalnya ya, nilai telur nan harusnya HAP-nya Rp25.000 di kandang, itu kemudian jatuh sampai Rp12.000-Rp15.000 (di pasaran). Maka juga kemudian si Kepala Dapur kudu membeli telur, bukan kemudian Rp12.000-Rp15.000, kudu membeli telur di nilai kejuaraan pemerintah untuk agar memastikan stabilisasi nilai peternak tidak dirugikan," jelas Sudaryono.
"Saya ulangi, kelak jika Anda ketemu nilai telur lagi murah sekali, bisa beli telur sesuai dengan nilai referensi pemerintah," tegasnya.
Dia menegaskan bahwa kebijakan tersebut untuk menjaga tujuan MBG sebagai stabilisator pasokan dan stabilisator nilai level paling bawah agar tidak merugikan petani, peternak, dan nelayan.
"Itu adalah memang tujuan dari MBG ini untuk sebagai stabilisator pasokan dan stabilisator nilai level paling bawah nan namanya flooring price, agar memastikan peternak, petani itu kemudian tidak dirugikan," imbuhnya.
(ras/wur)
Add
as a preferred
source on Google
English (US) · 
Indonesian (ID) ·