Suriah Tegaskan Rekonstruksi Jadi Prioritas dalam Pertemuan dengan Sekjen PBB

Gedung PBB.(Antara)

MENTERI Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani menyatakan bahwa kunjungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres ke Damaskus menjadi simbol dimulainya babak baru hubungan Suriah dengan PBB. Dalam konvensi pers berbareng Guterres di Damaskus, Sabtu (25/7) al-Shaibani menyambut kunjungan pertama Sekjen PBB ke Suriah dalam 17 tahun terakhir.

Menurutnya, kunjungan tersebut mempunyai makna penting, tidak hanya secara diplomatik, tetapi juga sebagai penanda perubahan peran Suriah di kancah internasional. Ia mengatakan kunjungan itu mempunyai makna mendalam di luar dimensi resminya dan merupakan deklarasi nan jelas tentang transisi Suriah ke peran sebagai mitra aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Al-Shaibani menjelaskan bahwa pembicaraannya dengan Guterres berfokus pada penguatan kemitraan baru antara Suriah dan PBB, termasuk upaya pemulihan dan rekonstruksi pascakonflik melalui pendekatan nan dipimpin langsung oleh pemerintah Suriah.

Menurutnya, kedua pihak membahas penerapan strategi tunggal untuk proses pemulihan nan dipimpin Suriah. Selain membahas rekonstruksi, pertemuan tersebut juga menyinggung situasi keamanan di kawasan.

Al-Shaibani menegaskan bahwa Suriah memandang perdamaian nan berkepanjangan tidak bakal terwujud selama tetap terjadi pelanggaran terhadap kedaulatan negaranya.

"Berlanjutnya operasi militer kolonialis Israel dan pendudukan terlarangan wilayah kami di luar garis tahun 1974 merupakan ancaman langsung terhadap keamanan area dan menguras sumber daya nasional kami," katanya dilansir Anadolu, Kamis (25/7).

Ia menambahkan bahwa pembahasan dengan Guterres juga mencakup ekspansi kerja sama internasional guna mendukung proses pembangunan kembali Suriah. Menurut al-Shaibani, sekitar 3,5 juta penduduk Suriah telah kembali ke tanah air mereka dalam salah satu gelombang repatriasi sukarela terbesar di dunia.

Ia menilai tahap berikutnya nan kudu menjadi konsentrasi pemerintah adalah mempercepat rekonstruksi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, Suriah memerlukan pencabutan beragam pembatasan internasional serta terciptanya kerangka norma nan dapat mengubah pendekatan dari support darurat menuju pembangunan jangka panjang.

Sementara itu, Antonio Guterres dijadwalkan melanjutkan kunjungannya dengan meninjau markas Pasukan Pengamat Pemisahan PBB (UNDOF) nan bekerja di area penyangga Dataran Tinggi Golan.

Misi UNDOF dibentuk Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 350 pada 1974 untuk mengawasi penyelenggaraan gencatan senjata antara Suriah dan Israel. Kunjungan tersebut berjalan di tengah meningkatnya ketegangan di Suriah selatan setelah Perdana Menteri Penjajah Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Perjanjian Penarikan Diri tahun 1974 telah runtuh menyusul berakhirnya pemerintahan Assad sebelumnya. (Fer/P-3)