Susul Kesuksesan B50, Bahlil-Rosan Dapat Tugas Berat Lagi dari Prabowo

1 jam yang lalu 2

ARTICLE AD BOX

Karawang, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas baru lagi untuk sejumlah menterinya. Usai menteri-menterinya sukses menjalankan titahnya untuk menerapkan kebijakan mandatori pencampuran minyak sawit pada Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar sebesar 50% alias B50, sekarang Prabowo kembali memberikan tugas berat di sektor daya kepada para pembantu pemerintahannya itu.

Presiden Prabowo memberi titah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto agar bisa merealisasikan kapabilitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 Giga Watt (GW) dalam dua tahun.

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan saat peresmian peluncuran BBM B50 di SPBU Pertamina, Rest Area KM 57, Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (09/07/2026).

"Baru B50, gimana kelak jika kita juga sudah diketahui oleh bumi kita bakal bangun 100 GW tenaga surya. Tahun ini PLN bakal mulai dengan 17 GW. 100 GW dalam 2 tahun, bisa? Pak Rosan? bisa? bisa? kok kurang keras. Menteri Ekonomi bisa? Menteri ESDM bisa? saya tidak tanya laksanakan, bisa gak? dan kita bakal di enyek. Saya kasih tau siap-siap kita bakal dihujat master pinter itu bakal bilang mana mungkin," tuturnya nan langsung "menodong" pertanyaan itu kepada para menterinya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan biaya untuk proyek 100 GW PLTS bisa mencapai sekitar US$ 100 miliar alias setara Rp 1.811 triliun (asumsi kurs Rp 18.112 per dolar AS).

Target pembangunan kapabilitas PLTS tersebut dicanangkan dapat terealisasi setidaknya pada 2029 mendatang.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan pemerintah tengah menyelaraskan seluruh perencanaan kelistrikan nasional untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut. Adapun, pendanaan jumbo ini memerlukan kerjasama lintas sektor, terutama keterlibatan dari pihak internasional dan perusahaan swasta.

"Tentu saja kerjasama internasional dan sektor swasta sangat diperlukan, investasi dari sektor swasta diproyeksikan bakal sangat besar namun kami memerlukan lebih dari US$ 100 miliar investasi," jelas Eniya pada Mei 2026 lalu.

Pemerintah menargetkan kebanyakan pendanaan proyek PLTS tersebut berasal dari skema produsen listrik swasta alias Independent Power Producer (IPP). Berdasarkan perhitungannya, keterlibatan pihak swasta diharapkan bisa menopang hingga 70% dari total kebutuhan investasi nan diperlukan.

"Saya rasa 70% berasal dari IPP sehingga sektor swasta bakal berasosiasi dalam program besar ini," lanjut Eniya.

Fokus utama dari pembangunan 100 GW PLTS tersebut diarahkan untuk menekan penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel nan selama ini mendominasi wilayah Indonesia Timur. Langkah tersebut dipandang krusial secara keekonomian lantaran biaya penyediaan listrik dari bahan bakar diesel di wilayah terpencil tergolong sangat mahal.

"Jadi bagian besar dari program tenaga surya 100 GW adalah gimana mengurangi penggunaan diesel di bagian timur Indonesia. Jika kita bicara penggunaan diesel, ada biaya lebih dari 1 dolar per kilo Watt-hour di beberapa letak di negara kita," jelasnya.

Melalui pengalihan ke daya surya, pemerintah optimistis dapat menekan nomor impor bahan bakar fosil sekaligus memperkuat indeks ketahanan daya nasional nan saat ini berada di level 6,7. Kementerian ESDM berkomitmen terus menyederhanakan izin guna mempermudah masuknya investasi di sektor daya baru terbarukan.

"Kami telah memperkuat izin kami untuk membikin investasi nan mudah, upaya nan mudah, dan tidak ada lagi izin dan perizinan nan panjang," tandasnya.

(wia)

Add