Terbentuknya Ekosistem Layanan Kesehatan Warga yang tak Lagi Jual Harta Benda

Suasana Ruang Instalasi Dialisis RSUD Banyumas nan dipenuhi pasien HD.(MI/LILIK DARMAWAN)

TANGIS Ramini pecah sesaat setelah bangku rodanya didorong keluar dari terminal kehadiran Bandara Soekarno-Hatta pada akhir Juni lalu. Perempuan asal Desa Banjarparakan, Kecamatan Rawalo, Banyumas, itu baru saja dipulangkan dari Penang, Malaysia. Bertahun-tahun bekerja sebagai pekerja migran, dia sekarang pulang dengan vonis kandas ginjal nan mengharuskannya menjalani cuci darah seumur hidup.

Di tengah kerumunan penjemput, matanya langsung tertuju pada sosok nan dikenalnya sejak kecil. Umi Saliyah, sahabat sekaligus relawan pendamping keluarga, berdiri menunggu berbareng tim Palang Merah Indonesia (PMI) Banyumas. Begitu bertemu, keduanya berpelukan sembari menangis.

"Pertemuan itu memang sangat mengharukan. Bu Ramini sudah lama menunggu bisa pulang ke Indonesia," kenang Kepala Bidang Pelayanan PMI Banyumas Sentot Sugiarto, nan ikut menjemput saat itu.

Kepulangan Ramini tidak sebatas perjalanan antarnegara semata. Ada mata rantai layanan kesehatan nan telah disiapkan apalagi sebelum pesawat mendarat.

Beberapa pekan sebelumnya, family menghubungi PMI Banyumas untuk meminta support penjemputan menggunakan ambulans secara cuma-cuma. Bersamaan dengan itu, PMI memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan Ramini aktif. Sehingga setibanya di Banyumas dia dapat langsung melanjutkan terapi hemodialisis (HD) tanpa tersendat urusan administrasi.

Saat bekerja di Malaysia, Ramini sempat dirawat di RS setelah kesehatannya terus menurun. Biaya pengobatan kandas ginjal di negeri jiran bisa mencapai puluhan juta rupiah. Jika kembali ke Indonesia tanpa perlindungan kesehatan, bisa berpotensi menghancurkan ekonomi keluarganya.

"Namun lantaran Banyumas sudah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) non cut off, penduduk cukup menggunakan KTP. Kepesertaan langsung aktif sehingga pelayanan bisa berlanjut. Inilah nan dirasakan Ramini," ujar Sentot.

Ada ekosistem nan bekerja, mulai dari pemkab, BPJS Kesehatan, akomodasi kesehatan, hingga PMI nan memastikan pasien betul-betul dapat menjangkau layanan.

Peran PMI sering kali luput dari perhatian. Padahal, bagi pasien kandas ginjal, ongkos menuju rumah sakit kerap menjadi persoalan besar.

Kepala Markas PMI Banyumas Ariono Poerwanto mengatakan ambulans cuma-cuma menjadi corak gotong royong nan melengkapi sistem agunan kesehatan. Jika biaya pengobatan sudah ditanggung BPJS, maka PMI mengambil peran meniadakan ongkos transportasi pasien.

Sebab, sekali perjalanan menuju rumah sakit dapat menghabiskan sekitar Rp250 ribu jika menggunakan kendaraan sewaan. Pasien HD umumnya kudu menjalani terapi dua kali setiap pekan. Dalam sebulan, biaya transportasi bisa menembus Rp2 juta.

"Pengobatannya memang sudah gratis. nan kami bantu adalah penjemputan dan pengantaran. Kalau tidak, banyak family nan kesulitan," ujar Ariono.

Selama 2025, PMI Banyumas mencatat memberikan 3.433 jasa ambulans gratis. Sekitar 80 persen di antaranya merupakan pasien kandas ginjal nan kudu menjalani hemodialisis secara rutin. Kini ada 5-8 pasien kudu diantarkan. “Mereka ada nan rumahnya jauh, sehingga ambulans kudu menembus pegunungan dan melewati hutan,”ujarnya.

Bahkan, tidak jarang pasien memilih menunda cuci darah ketika ambulans sedang penuh. Kondisi itu menunjukkan bahwa akses menuju jasa kesehatan juga kudu mendapat perhatian.

Bisa Umrah

Di ruang Instalasi Dialisis RSUD Banyumas, perjuangan serupa dijalani ratusan pasien setiap pekan. Tri Wahyu Kusumaningsih, 49, penduduk Desa Kedunguter, telah delapan tahun menjalani cuci darah dua kali dalam seminggu. Penyakit nan dideritanya tidak membikin aktivitasnya berhenti.

Ia tetap mengajar di lembaga pengarahan belajar miliknya untuk anak-anak usia prasekolah dan sekolah dasar. "Semuanya ditanggung BPJS. Saya tetap bisa beraktivitas dan mengajar," katanya.

Bahkan, perlindungan kesehatan itu membuka jalan bagi angan lain nan sempat terasa mustahil. Karena tidak lagi terbebani biaya pengobatan, Tri Wahyu dapat menabung hingga akhirnya berangkat menunaikan ibadah umrah. Selama 10 hari di Tanah Suci, dia tetap menjalani dua kali hemodialisis setelah sebelumnya berkonsultasi dengan dokter.

"Alhamdulillah semuanya melangkah lancar. Karena biaya pengobatan sudah ditanggung, saya bisa menyisihkan duit untuk berangkat umrah. Bahkan HD di Tanah Suci juga tidak ada biaya," tuturnya.

Cerita berbeda datang dari Eka Rivai, 31. Sudah sekitar 2,5 tahun dia menjalani HD. Namun kondisi itu tidak membuatnya berakhir bekerja sebagai kurir perusahaan ekspedisi.

Ia justru merasa kondisi fisiknya membaik setelah tetap aktif bekerja, disertai pola makan nan dijaga dan rehat cukup. "Saya tidak bisa membayangkan jika kudu bayar sendiri biaya cuci darah. Dengan BPJS, saya bisa konsentrasi bekerja mencari nafkah," ujarnya.

Di RSUD Banyumas, jasa hemodialisis menjadi salah satu pelayanan nan nyaris seluruh pasiennya ditanggung BPJS Kesehatan.

Direktur RSUD Banyumas dr Widyana Grehastuti mengatakan rumah sakit jenis B tersebut menerima rujukan dari beragam akomodasi kesehatan. Keunggulan Banyumas adalah penerapan UHC Non Cut Off nan memungkinkan peserta nan baru didaftarkan langsung memperoleh agunan pelayanan.

Rumah sakit saat ini mengoperasikan 35 mesin hemodialisis setiap hari, Senin hingga Sabtu, mulai pukul 06.00 hingga 23.00 WIB.

Kepala Instalasi Dialisis RSUD Banyumas dr Sugiyanto menyebut biaya satu kali hemodialisis secara berdikari berkisar Rp1 juta. Dengan gelombang dua kali setiap pekan, pasien kudu menyiapkan sekitar Rp8 juta setiap bulan. "Sebelum ada BPJS, banyak family sampai menjual rumah alias tanah untuk biaya pengobatan," katanya.

Kini sebanyak 265 pasien rutin menjalani hemodialisis di RSUD Banyumas. Mereka membentuk Paguyuban Sayang Ginjal Edelweiss sebagai wadah saling menguatkan sekaligus menggelar aktivitas sosial berbareng rumah sakit.

Anggaran Ratusan Miliar

Pemkab Banyumas memastikan dengan adanya UHC non cut off, warga di Banyumas hanya bermodal KTP saja langsung bisa dilayani secara gratis. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan seluruh akomodasi kesehatan tidak boleh menolak pasien hanya lantaran hambatan manajemen maupun keahlian ekonomi. 

Warga nan memerlukan jasa kesehatan cukup menunjukkan KTP elektronik sesuai prosedur nan berlaku. “Jangan ada lagi masyarakat nan ditolak lantaran tidak mempunyai biaya. Pelayanan kudu tetap diberikan.”

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemkab Banyumas mengalokasikan anggaran sekitar Rp105 miliar dalam APBD 2026 guna menjamin keberlanjutan program UHC.

Data BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto menunjukkan hingga Juni 2026 sebanyak 1.856.471 masyarakat alias 98,96 persen penduduk Banyumas telah menjadi peserta JKN. Tingkat kepesertaan aktif mencapai 81,88 persen.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto Niken Sawitri mengatakan UHC bukan sekadar mengejar tingginya nomor kepesertaan. nan lebih krusial adalah memastikan masyarakat tetap aktif sebagai peserta sehingga dapat memperoleh pelayanan kapan pun dibutuhkan.

“Karena itu, BPJS berbareng Pemkab Banyumas terus memperluas Program PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi), memenuhi kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan akomodasi kesehatan,”ujarnya.

Di Banyumas, perlindungan kesehatan tidak hanya soal jasa cuma-cuma di RS. Ada ekosistem nan terbentuk mulai dari ambulans nan menjemput pasien dari pelosok desa, rumah sakit nan melayani, relawan nan mendampingi keluarga, hingga kebijakan wilayah nan memastikan penduduk cukup membawa KTP untuk memperoleh layanan.

Ketika seluruh pemangku kepentingan bekerja dalam satu ekosistem, jasa kesehatan juga bisa mencegah family nan sakit kudu kehilangan rumah, menjual sawah, alias jatuh ke lembah kemiskinan. (H-2)