Tiongkok tak Ingin Jepang Miliki Senjata Nuklir

Senjata nuklir.(AFP)

PEMERINTAH Tiongkok mengecam pernyataan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi soal adanya wacana negara tersebut membahas kebijakan senjata nuklir secara terbuka.

"Sangat jarang, provokatif, dan rawan setelah Perang Dunia II bagi seorang kepala pertahanan Jepang nan sedang menjabat untuk membikin pernyataan seperti itu. Mereka nan menjalankan pemerintahan Jepang tidak lagi menyembunyikan ambisi liar untuk mengakhiri tiga prinsip non-nuklir dan menantang tatanan internasional pasca-perang," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konvensi pers di Beijing, Selasa.

Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi pada Jumat (18/7) menyatakan negaranya perlu membuka perdebatan mengenai senjata nuklir, seiring sejumlah negara Eropa mulai memperkuat kebijakan pencegahan berbasis kekuatan nuklir.

Dalam sebuah program daring, Koizumi mengatakan Jepang "tidak dapat menghindari" pembahasan rumor tersebut. Pernyataan itu disampaikan di tengah rencana pemerintah merevisi tiga arsip utama kebijakan keamanan nasional sebelum akhir tahun.

"Pemimpin Jepang saat ini telah menganjurkan revisi prinsip-prinsip tersebut sebagai personil Parlemen. Setelah menjabat, dia telah mempercepat remiliterisasi Jepang dan mengambil serangkaian langkah rawan dalam kebijakan senjata nuklir," ungkap Lin Jian.

Lin Jian menyebut Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memperkuat kerja sama dalam apa nan disebut "pencegahan nan diperluas," mempromosikan pengembangan kapal selam berkekuatan nuklir, mengupayakan "berbagi nuklir," dan memperkenalkan sistem rudal jarak menengah.

Hal itu diikuti dengan pernyataan pejabat-pejabat lain Jepang nan menganjurkan revisi tiga prinsip non-nuklir. "Jepang telah lama secara sengaja mempertahankan keahlian untuk melakukan terobosan nuklir dengan cepat, menimbun sekitar 44,4 metrik ton plutonium nan telah dipisahkan sehingga cukup untuk menghasilkan sejumlah besar hulu ledak nuklir," ungkap Lin Jian.

Terlebih, golongan sayap kanan Jepang, dengan argumen apa nan disebut "ancaman eksternal" dan "pertahanan diri", kata Lin Jian, telah melepaskan diri dari Konstitusi Jepang, norma internasional, dan norma domestik, serta menantang tatanan internasional pascaperang dan rezim non-proliferasi nuklir internasional.

"Dengan melaju di jalan nan berbahaya, mereka telah menimbulkan ancaman nyata bagi perdamaian dan stabilitas regional. Komunitas internasional kudu sangat waspada dan dengan tegas menentangnya," kata Lin Jian.

Menteri Pertahanan Koizumi mencontohkan Prancis dan Finlandia sebagai negara nan sekarang mengangkat kebijakan nan mendukung penguatan keahlian pencegahan nuklir.

Pada Juni lalu, parlemen Finlandia mengesahkan undang-undang nan memungkinkan senjata nuklir dibawa masuk ke wilayah negara tersebut. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Maret menyatakan negaranya bakal menambah jumlah hulu ledak nuklir.

Meskipun Jepang berada di bawah perlindungan payung nuklir Amerika Serikat, negara itu merupakan satu-satunya negara nan pernah mengalami serangan senjata nuklir. Jepang juga tetap berpegang pada tiga prinsip non-nuklir, ialah tidak memproduksi, tidak memiliki, dan tidak mengizinkan senjata nuklir berada di wilayahnya.

Koizumi mengatakan lingkungan keamanan Jepang sekarang semakin kompleks. Karena itu, menurutnya, Jepang perlu mengubah situasi di mana sejumlah rumor dianggap tidak layak untuk diperdebatkan.

Pada Desember 2025 lalu, seorang sumber nan terlibat dalam penyusunan kebijakan keamanan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan Jepang semestinya mempunyai senjata nuklir.

Pernyataan tersebut memicu penolakan dari partai-partai oposisi serta sejumlah negara. Mantan Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera juga pada akhir tahun lampau menyatakan bahwa Jepang perlu membahas kembali masa depan prinsip-prinsip non-nuklir nan selama ini dianut negara tersebut. (Ant/P-3)