TKD Dipotong Rp230 Miliar, Pemkot Cimahi Pangkas Operasional OPD 70 Persen

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Cimahi.(MI/Depi Gunawan)

BIAYA operasional seluruh organisasi perangkat wilayah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi terpaksa dipangkas hingga 70%.

Kebijakan tersebut diambil sebagai akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat nan menekan kondisi fiskal daerah.

Selain memangkas shopping operasional, kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu keahlian pemerintah wilayah dalam memenuhi tanggungjawab pembayaran penghasilan dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) andaikan situasi fiskal tidak segera membaik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi, Maria Fitriana mengatakan, pemangkasan TKD sebesar sekitar Rp230 miliar memberikan akibat signifikan terhadap kondisi finansial daerah.

"Sekarang kami sedang mencoba menstrukturisasi dan merasionalisasi kegiatan-kegiatan operasional. Di OPD, 70% dari operasional sudah kita turunkan," kata Maria, Jumat (7/8).

Di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemkot Cimahi berupaya mempertahankan anggaran untuk shopping pegawai, termasuk penghasilan dan tunjangan ASN, serta program-program pembangunan nan menjadi prioritas.

Maria memastikan, hak-hak ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, tetap menjadi prioritas untuk diberikan.

Berdasarkan info Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, kebutuhan shopping pegawai, kepala daerah, dan personil DPRD mencapai sekitar Rp31 miliar per bulan. Anggaran tersebut mencakup penghasilan pokok, iuran BPJS, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), serta Jaminan Kematian (JKM).

"Intinya perintah Pak Wali dan Pak Wakil, upayakan agar shopping pegawai ini tidak terganggu dulu, dan juga program pembangunan prioritas," ujarnya.

Hingga saat ini, Pemkot Cimahi belum menerima kepastian adanya tambahan TKD maupun Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Jika kondisi fiskal belum membaik, pemerintah wilayah menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari rasionalisasi shopping operasional, pengurangan aktivitas pembangunan, hingga opsi mengusulkan pinjaman wilayah sebagai langkah terakhir.

"Opsinya itu berfaedah nan pertama tadi rasionalisasi operasional, nan kedua mungkin jika tetap kurang baru lari ke kegiatan, terakhir baru pinjaman," ucapnya. (DG/E-4)