Trump Setujui Kesepakatan Nuklir Arab Saudi, Izinkan Pengayaan Uranium

1 jam yang lalu 2
Trump Setujui Kesepakatan Nuklir Arab Saudi, Izinkan Pengayaan Uranium Donald Trump dan Mohammed bin Salman.(Al Jazeera)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan telah menyetujui kesepakatan nuklir dengan Arab Saudi nan memungkinkan kerajaan tersebut mempunyai keahlian pengayaan uranium untuk program nuklir sipilnya. Langkah ini memicu perdebatan luas lantaran dilakukan di tengah ketegangan militer AS dengan Iran nan berfokus pada pembatasan aktivitas nuklir Teheran.

Trump diperkirakan bakal segera mengumumkan rencana tersebut dan meminta persetujuan Kongres AS. Kesepakatan nan diproyeksikan berjalan selama 30 tahun ini bakal melibatkan perusahaan-perusahaan AS, termasuk Westinghouse, dalam pengembangan program tersebut. Selain itu, kesepakatan ini membuka kesempatan pembangunan akomodasi pengayaan uranium di Arab Saudi setelah melalui studi berbareng antara kedua negara.

Kontroversi di Tengah Konflik Iran

Waktu pengumuman ini dianggap kontroversial lantaran AS saat ini sedang terlibat dalam upaya mencegah Iran melakukan pengayaan uranium domestik guna memastikan Teheran tidak dapat membangun senjata nuklir. Kritikus menilai pemberian izin pengayaan kepada Riyadh bakal menciptakan standar dobel nan memicu kemarahan Iran.

Rosemary Kelanic, Kepala Program Timur Tengah di Defense Priorities, menyebut keputusan ini ceroboh. "Memberikan teknologi pengayaan uranium kepada Arab Saudi adalah buahpikiran jelek dalam banyak hal. Sangat tidak masuk logika melakukannya di tengah perang mengenai program nuklir Iran," tulisnya dalam unggahan media sosial. Ia memperingatkan bahwa langkah ini dapat menekan Iran untuk segera mempersenjatai diri dengan peledak nuklir.

Mekanisme Pengawasan dan Tantangan di Kongres

Kesepakatan ini kemungkinan besar tidak bakal menyertakan protokol tambahan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) nan memberikan akses pemantauan ketat, seperti nan sebelumnya diterapkan pada Iran dalam kesepakatan nuklir 2015. Hal ini diprediksi bakal menghadapi tantangan berat di Kongres AS melalui tinjauan Kesepakatan 123.

Sejumlah personil parlemen dikhawatirkan bakal menentang rencana tersebut lantaran kurangnya agunan pengawasan untuk membatasi penggunaan pengayaan uranium oleh Arab Saudi. Sebelumnya, pemerintahan Biden sempat mencoba mensyaratkan akses teknologi ini dengan normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel, tetapi Riyadh tetap menolak syarat tersebut.

Konteks Regional: Arab Saudi sebelumnya menyatakan bakal mengembangkan senjata nuklir jika Iran memilikinya. Di sisi lain, Arab Saudi dan Pakistan menandatangani pakta pertahanan bersama. Pakistan menyatakan program nuklirnya bakal tersedia bagi Saudi jika diperlukan.

Ambisi Energi dan Kepentingan Strategis AS

Pihak nan mendukung kesepakatan ini beranggapan bahwa langkah tersebut menunjukkan pengakuan AS terhadap kedewasaan Arab Saudi dalam mendiversifikasi bauran energinya dari minyak. Dalam laporan kepada Kongres awal tahun ini, pemerintah AS mendesak support terhadap kesepakatan ini guna mencegah pesaing strategis lain mengambil kesempatan di pasar daya nuklir global.

Pemerintah AS berdasar bahwa kerja sama ini krusial untuk membangun kembali kepemimpinan Amerika di pasar daya nuklir sipil bumi dan memperluas pengaruh di negara-negara nan menampung reaktor buatan AS. Kerangka kerja sama ini diklaim bakal membangun fondasi norma bagi kemitraan daya nuklir berbobot miliaran dolar selama beberapa dasawarsa mendatang. (The Guardian/I-2)

Selengkapnya