Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menegaskan bahwa pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo tidak bakal mengganggu stabilitas kebijakan moneter maupun sistem finansial nasional. Pasalnya sistem transisi kepemimpinan di BI telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Bank Indonesia sehingga publik tidak perlu berspekulasi.
Dirinya membujuk seluruh pihak untuk menghormati keputusan Perry Warjiyo beserta argumen pribadi nan melatarbelakanginya. Sekaligus juga menyampaikan penghargaan atas pengabdian Perry selama memimpin Bank Indonesia dan selama berkarier di lembaga tersebut.
"Kita kudu menghormati keputusan beliau untuk mengundurkan diri dan juga menghormati privasi atas apa pun argumen nan menjadi keputusannya nan pasti kita kudu memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusi beliau selama menjadi Gubernur Bank Indonesia maupun selama berkarier di BI," ujar Hekal dikutip dari rilis Komisi XI DPR RI, Selasa (28/7/2026).
Hekal menjelaskan, sesuai ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sekarang menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Gubernur BI hingga Presiden mengusulkan calon gubernur definitif kepada DPR. Pasalnya, Destry mempunyai pengalaman dan kapabilitas nan memadai untuk memastikan seluruh kegunaan Bank Indonesia tetap melangkah normal selama masa transisi.
"Saya rasa Ibu Destry punya keahlian dan pengalaman nan cukup. Selama ini beliau juga menjadi penjaga gawang terutama dalam pengendalian dan pengelolaan kurs rupiah terhadap dolar maupun mata duit lainnya. Jadi saya rasa beliau cukup bisa menjaga keahlian BI dalam masa transisi ini," katanya.
Hekal juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh beragam spekulasi nan berkembang di media sosial mengenai pengunduran diri Perry Warjiyo karena seluruh proses pergantian kepemimpinan telah melangkah sesuai koridor hukum.
"Kita tidak perlu memperkirakan terhadap info nan tidak mempunyai dasar. nan jelas kita bicara kebenaran dulu. Prosedur nan diamanatkan undang-undang sudah dijalankan, dan Deputi Gubernur Senior memang menjalankan tugas tersebut sesuai ketentuan," tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah XI itu.
Hekal menilai koordinasi nan erat antara Bank Indonesia dan pemerintah menjadi aspek utama dalam menjaga stabilitas sistem finansial selama masa transisi. Dengan komunikasi nan tetap terjalin baik, dia optimistis kepercayaan publik dan pelaku pasar bakal tetap terpelihara hingga gubernur definitif ditetapkan.
"Yang paling krusial adalah koordinasi antara penjaga kebijakan moneter dan kebijakan fiskal agar stabilitas sistem finansial tetap terjaga. Saya meyakini masa transisi ini dapat dilalui dengan baik sembari menunggu Presiden mengusulkan calon Gubernur BI definitif kepada DPR," pungkasnya.
(haa/haa)
Addsource on Google

1 jam yang lalu
3







English (US) ·
Indonesian (ID) ·